Harga Cabai Melambung, Distan Sebut Produksi Cabai Kalbar masih Kecil Dibanding Kebutuhan Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -  Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat menyatakan Produksi cabai Kalbar diakui masih kecil dibanding kebutuhan masyarakat. Selain itu, anggaran pemerintah untuk meningkatkan produktivitas cabai di Kalbar juga belum sebanding dengan kebutuhan.

Berdasarkan data yang ada di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat untuk panen cabai rawit tahun 2021 dari 14 kabupaten/kota se-Kalbar periode Januari-Desember yakni sebanyak 6.918 ton. Sementara jumlah kebutuhan dari Januari hingga Desember 2021 mencapai 16.226 ton.

Kondisi ini diakui Kepala Bidang (Kabid) Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Kalbar Bader Sasmara. Pernyataannya sebagai respons atas kenaikan harga cabai rawit yang sangat drastis di penghujung tahun 2021 ini.

Ia mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan harga cabai naik hingga Rp 150 ribu per kilogram. Sejak November ke Desember terjadi perubahan harga pasar yang biasa Rp 130 ribu menjadi kisaran Rp 150 ribu. Sedangkan di harga tingkat petani dari Rp 85 ribu sampai Rp 90 ribu.

Bahkan di Kabupaten Sintang, harga cabai rawit menyentuh harga tertinggi dalam sejarah yaitu Rp 200 ribu per kilogram.

“Faktor kenapa harga cabai naik karena ada beberapa kabupaten terkena banjir seperti Sanggau, Ketapang, Kubu Raya, Sintang dan Melawi,” ujar Bader Sasmara kepada Tribun, Rabu 29 Desember 2021.

• Harga Cabai Rawit Tinggi, Kadisbun Kalbar Terus Pantau Harga dan Lakukan Upaya Stabilisasi

Ia mengatakan, selain banjir yang melanda beberapa daerah di Kalbar beberapa waktu lalu, momen Natal dan Tahun Baru menjadi faktor lainnya. Namun demikian, ia tetap mengucapkan terima kasih atas swadaya masyarakat Kalbar dalam menanam cabai dan bawang.

Sebab jika mengandalkan pemerintah, hal itu tidak cukup menopang kebutuhan cabai di Kalbar. Ia mengatakan, pada 2021 bantuan untuk cabai hanya sebanyak 3 hektare yang tersebar, di Kabupaten Bengkayang, Sintang dan Kapuas Hulu, masing-masing satu hektare.

Bantuan tersebut sesuai dengan anggaran yang tersedia untuk cabai dari pemerintah, yang terbilang kecil. “Bahkan untuk tahun 2021 anggaran untuk cabai hanya 3 hektare. Sedangkan kebutuhannya kita banyak, dan secara keseluruhan masih kurang,” ujarnya.

Ia menambahkan, produksi masih kecil dari Januari sampai Agustus 2021 hanya dapat 4.105 ton, sedangkan untuk kebutuhan Kalbar di periode tersebut 8.000-an ton. “Rata-rata saya lihat di daerah kita ada cabai,” ucapnya.

Bader Sasmara mengatakan, solusi konkret yang harus dilakukan pemerintah yakni dengan mendorong petani untuk lebih swadaya dalam menanam cabai. “Jadi kita terus edukasi petani untuk swadaya,” ucapnya.

Selain itu untuk solusi jangka menengah membuat roadmap harga cabai. Ke depan akan dipetakan di mana daerah yang masih kurang cabai dan daerah mana yang banyak cabai rawit. Lalu, hasil petani sebagai dasar untuk mensubsidi cabai di daerah yang kurang guna menjaga kestabilan harga.

Sedangkan untuk solusi jangka panjang, kata Bader Sasmara, perlu stakeholder dan pemerintah untuk membangun BUMD Pertanian. “Dengan BUMD Pertanian kita bisa menentukan harganya berapa, ketika harga cabai tinggi atau anjlok pada panen raya. Kalau harga tinggi lewat (BUMD) inilah kita menstabilkan harganya,” ujarnya.

• Cabai Mahal, Dewan Kalbar Usulkan Pemerintah Buat Kawasan Pertanian Khusus Cabai

Dinas terkait menjadi serba salah menyikapi harga cabai. Ketika produksi bagus, kadang harga justru anjlok. Pada momen harga tinggi seperti sekarang, baru petani menikmati harga itu.

“Ke depan kalau ada BUMD, petani kita kalau masalah biaya tidak masalah, namun yang jadi masalah yakni manajemennya, bagaimana petani menanam secara siklus sehingga serempak panen dan bisa diatur tanamannya,” ungkapnya