Capai Lebih dari Rp 1 Triliun, KPP Pratama Ketapang Kembali Lampaui Target Penerimaan Pajak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Penerimaan pajak yang berhasil dihimpun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ketapang mencapai lebih dari 1,003,572,398,000 pada Rabu, 22 Desember 2021.

Selain menembus lebih dari 1 triliun untuk kali pertama, capaian tersebut juga memastikan KPP Pratama Ketapang melampaui 100% target penerimaan pajak dua tahun berturut-turut.

Pada tahun 2020 lalu, KPP Pratama Ketapang berhasil finish 105,59% dari target yang ditetapkan pemerintah.

Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Ketapang dan Kayong Utara. Selama 2021, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan WP mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

• Bupati Ketapang Martin Serahkan Bantuan Dua Unit Speedboat ke Dua Desa

“Peningkatan jumlah pelaporan SPT mengindikasikan peningkatan kepatuhan formal artinya wajib pajak semakin patuh. Saya sangat mengapresiasi yang tinggi atas kepatuhan wajib pajak di Ketapang dan Kayong Utara dalam membayar dan melapor pajak, terutama dalam situasi pandemi, kontribusi wajib pajak sangat besar peranannya bagi upaya percepatan pemulihan ekonomi,” jelas Kepala KPP Pratama Ketapang, Edral Yulvan.

Selain kepada wajib pajak, Edral juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat beserta jajaran dan pemangku kepentingan lainnya.

Terwujudnya kepatuhan formal dan material yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak, diakuinya tak terlepas dari bimbingan Kepala Kanwil dan peran serta Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara serta instansi vertikal di dua kabupaten tersebut.

Selain koordinasi dan pertukaran data, Edral menyampaikan sepanjang 2021 kerja sama berupa joint analysist dan joint program berjalan lebih intensif.

“Sinergi antara unit vertikal Kementerian Keuangan di Ketapang juga semakin terlihat. Rilis Kinerja APBN bersama Kantor Pelayanan Perbandaharaan Negara dan Kantor Pelayanan Bea Cukai juga rutin kita laksanakan,” paparnya.

Lebih lanjut Edral menambahkan bahwa kegiatan tersebut selain sebagai perwujudan Kemenkeu Satu, juga bermaksud mengedukasi masyarakat bahwa APBN dikelola dengan transparan dan akuntabel.

Transparansi semacam itu dipercaya meningkatkan kepercayaan sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk turut serta membayar pajak.

Pembangunan ZI-WBK Kepercayaan wajib pajak merupakan sesuatu yang dikelola secara serius oleh KPP Pratama Ketapang di era kepemimpinan Edral Yulvan.

Komitmen itu ditandai dengan kegiatan pencanangan kembali Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) pada 2020 lalu.

“Pembangunan ZI-WBK merupakan serangkaian upaya dalam rangka mengubah pola pikir dan budaya kerja yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang bebas dari perilaku koruptif,” jelas Edral.

Secara teknis, komitmen tersebut diejawantahkan dengan serangkaian kegiatan dalam rangka memastikan setiap tahapan berlangsung sesuai dengan SOP.

• Sebut Tingkat Vaksinasi Indonesia Diapresiasi Dunia, Reisa Broto Asmoro: The Power of Gotong Royong

“SOP yang tidak relevan dengan peraturan atau keadaan kita usulkan untuk diubah,” jelas Edral. Dalam rangka meningkatkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak, beberapa layanan juga disederhanakan dan dipercepat proses penyelesaiannya," ujarnya.

"Penguatan juga dilakukan pada manajemen SDM. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan dengan cermat disertai pertimbangan yang matang. Kegiatan pengawasan juga menjadi objek penguatan dalam rangka memastikan pengendalian internal berperan sebagaimana mestinya." imbuhnya.

Selain itu, pencapaian kinerja dilakukan melalui penyusunan rencana kerja berdasarkan identifikasi masalah yang jelas serta menggunakan dokumen penetapan kinerja yang terukur. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana disertai dengan kegiatan manajemen dan mitigasi risiko.

Penataan dan penguatan yang dilakukan terbukti mendorong peningkatan kinerja ditandai tercapainya seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU).

“Kami juga yakin Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun ini lebih tinggi dibanding tahun 2020,” ujar Edral.

Ikhtiar perbaikan tersebut juga menuai hasil manis dengan diraihnya predikat KPP Pratama Ketapang sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).

Penganugerahan predikat tersebut dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Senin 20 Desember 2021.

“Kami bersyukur kepada Tuhan dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam diraihnya predikat ini,” tutur Edral.

• Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Saat Nataru, Polres Ketapang Gelar Rakor Lintas Sektoral

Namun Edral mengingatkan bahwa predikat tersebut harus dimaknai secara substantif dengan terus menerus memperbaiki pola pikir dan budaya kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

KPP Pratama Ketapang telah dan tetap akan melaksanakan pembenahan fasilitas bagi wajib pajak, termasuk melakukan peningkatan kapasitas petugas pemberi layanan. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak yang datang ke KPP.

Menyikapi kondisi geografis wilayah kerja yang luas serta kendala akses transportasi, KPP juga menggencarkan pelayanan secara online.
Berbagai instrumen diperkenalkan untuk memungkinkan wajib pajak mengakses layanan perpajakan meski berada jauh dari KPP.

Selain itu secara berkala, KPP juga memberikan layanan ke pelosok daerah dengan kunjungan langsung menggunakan Mobile Tax Unit (MTU) bekerja sama dengan pemerintah daerah. Inovasi berbasis teknologi informasi juga dilakukan dalam rangka memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Program Pengungkapan Sukarela

Upaya memberikan kemudahan terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa mendatang. Edral menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan menggelar Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

• Kejar Percepatan Vaksinasi, Polsek Sungai Laur Polres Ketapang Kembali Gelar Vaksinasi

“PPS digulirkan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh, untuk memperbaiki kewajiban pajaknya berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan mendapatkan fasilitas tertentu seperti tidak dikenakan tuntutan pidana serta pengurangan sanksi dan bunga,” ungkap Edral.

Selain upaya peningkatan kepatuhan sukarela, pencapaian target penerimaan juga akan dilakukan dengan optimalisasi kepatuhan yang dipaksakan.

Enforced compliance dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang sinergis berlangsung intensif dan didukung data yang kuat. Kombinasi ini dipercaya Edral merupakan resep untuk mencapai target penerimaan tiga tahun berturut-turut. Semoga. (*)

[Update Informasi Seputar Kabupaten Ketapang]