Dadi Sunarya Serahkan DIPA APBN pada Sebelas Instansi Vertikal di Kabupaten Melawi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI - Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada 11 instansi vertikal yang ada di kabupaten Melawi.

Secara total ada 1,038 triliun alokasi APBN yang didapat Kabupaten Melawi untuk mendukung pembangunan daerah.

Usai penyerahan DIPA dan penandatanganan Fakta Integritas, Bupati Melawi mengatakan gelontoran dana 1,038 triliun dari belanja kementrian lembaga serta dana transfer daerah dan dana desa tersebut, diharapkan ikut membantu pembangunan serta mendukung tujuan APBN untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

“Saya ingin mengingatkan kepada semua KPA satuan kerja, agar segera mengeksekusi rencana-rencana kegiatan yang sudah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2022, tanpa menunda-nunda pelaksanaannya sampai mendekati akhir tahun 2022,” ujarnya, Selasa 21 Desember 2021.

• Tingkatkan Kapasitas BUMDes, BKAD Melawi Gelar Pelatihan Pengelolaan dan Manajemen Perekonomian Desa

Kemudian, Dadi meminta satuan kerja segera gulirkan dana belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial yang dampaknya langsung dapat menciptakan lapangan kerja.

"Sehingga daya beli masyarakat meningkat yang pada akhirnya dana APBN dapat berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sintang, S Budiyono menyebutkan APBN 2022 dirancang untuk tetap mengantisipasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Lanjutnya, hal ini bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga fiscal sustainability dalam jangka menengah.

“Pembangunan infrastruktur tetap menjadi tulang punggung kegiatan perekonomian utamanya dalam penyediaan infrastruktur dasar dan pemenuhan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Kata Dia, APBN 2022 diarahkan untuk melanjutkan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tetap responsif, antisipatif dan fleksibel menghadapi ketidakpastian.

"Salah satunya arah kebijakan transfer ke daerah dan dana desa pada tahun2022, yang diarahkan untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal pada pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kebijakan daerah," paparnya.

Arah kebijakan dana transfer ke daerah dan dana desa, dikatakan Budiyono ialah perbaikan kualitas belanja daerah, penguatan sinergi perencanaan penganggaran.

"Penyaluran Dana Bagi Hasil dengan memperhatikan kinerja daerah, hingga menggunakan dana desa sebagai instrumen pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan aosial, penanganan Covid-19 dan mendukung sektor prioritas,” katanya.

• Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Prokes, Polres Melawi Gelar KRYD dan Mobile Masker

Kemudian, Budiyono juga memaparkan bahwa Pemerintah Pusat mengalokasikan dana APBN sebesar 1,038 triliun yang dibelanjakan melalui K/L sebesar 125,6 miliar dan TKDD sebesar 913,2 miliar.

"Alokasi belanja kementrian dan lembaga dialokasikan bagi 11 instansi vertikal dengan total 18 DIPA," terangnya.