Bupati Sambas Larang Pegawai Pemda Keluar Daerah Saat Libur Natal dan Tahun Baru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Hasil rapat akhir tahun Satgas Covid-19 Kabupaten Sambas, menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022 pejabat di lingkungan Pemda Sambas dilarang keluar daerah kecuali ada keperluan dinas yang penting dan mendesak.

"Saya sudah minta Pak Sekda Ferry Madagaskar untuk membuat TL (tindak lanjut), seluruh OPD, sampai camat, jangan keluar daerah dulu saat libur Natal dan Tahun Baru, jika tidak ada hal-hal yang penting dan genting," tegas Bupati Sambas, Satono saat memimpin rapat, Jumat kemarin, dalam rilis yang diterima Tribun Pontianak Sabtu 18 Desember 2021.

Bupati Satono mengatakan, jika tidak ada keperluan dinas pejabat di lingkungan Pemda Sambas tidak boleh keluar daerah. Hal itu kata dia, adalah perintah yang harus dilaksanakan demi mengantisipasi naiknya kasus positif Covid-19.

"Natal dan Tahun Baru, liburan di Sambas saja. Jangan kemana-mana. Hp (handphone) harus hidup terus, jangan sampai mati, susah dihubungi," katanya.

• Kafilah Sambas Raih Peringkat Enam MTQ Tingkat Provinsi Kalbar di Kabupaten Sintang

Bupati Satono mengatakan, hasil rapat virtual dengan Presiden Joko Widodo kemarin, ada tiga hal penting yang harus diwaspadai menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022. Salah satunya adalah varian baru virus Covid-19 yakni Omicron.

"Kita diminta untuk memberikan atensi serius kepada PLBN Aruk, berkaitan dengan varian Omicron yang mana itu lebih ganas dari varian Delta. Saat ini Omicron itu sudah tersebar di 88 negara termasuk Indonesia. Dan penyebarannya lebih cepat berkali-kali lipat," katanya.

Bupati Satono mengatakan, Presiden Joko Widodo juga berpesan agar pengetatan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari harus terus digencarkan jangan sampai lengah. Khusus untuk Sambas sambung Bupati, kewaspadaan terhadap varian Omicron harus lebih tinggi daripada daerah lain karena ada pintu keluar masuk PLBN Aruk.

"Mudah-mudahan Sambas bebas dari itu, pesan Pak Presiden, prokes itu harus tetap ditegakkan, kita tidak pernah melarang masyarakat mencari rejeki, berusaha dan sebagainya silahkan. Kita tidak pernah menyuruh mereka tutup, tapi atensi Pemerintah harus jadi perhatian kita bersama," tuturnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Sambas)