Aturan Gaji Buruh Terbaru Tahun 2022 dari Menaker Ida Fauziyah Sesuai UU Cipta Kerja dan Putusan MK
Pernyataan ini sebagaimana dengan yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu.
lihat foto
"Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak semakin melebar,” kata Ida.
“Kita optimis dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.
• Kepastian Pencairan BLT BPJS Tanggal 15 Desember 2021 - Cek Subsidi Gaji di bsu.bpjsketenagakerjaan
Terakhir, Menaker Ida menegaskan bahwa mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan UM 2022 maupun penerapan struktur skala upah (SUSU) di perusahaan.
Mediator akan membantu serta memfasilitasi penyusunan SUSU, sedangkan Pengawas harus siap melakukan monitoring dan penegakan hukum khususnya di bidang pengupahan.
Menker menyatakan pihaknya telah menginstruksikan agar Mediator dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk siap siaga membantu dan mengawasi pelaksanaan UM 2022 serta penerapan SUSU.
Jika ditemukan pelanggaran, saya meminta para Kepala Daerah untuk ikut tegas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah.
“Mari kita bersama-sama ciptakan ekosistem upah yang berkeadilan," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menaker: Pengaturan Upah di UU Cipta Kerja Tidak Ada yang Dibatalkan MK
