Breaking News:

Kabar Gembira! Upah di Pontianak Naik Rp 235 Ribu, Daerah Lain Masih Tunggu SK Gubernur

IPM kita meningkat yang dibuktikan dengan IPM yang mulanya 79,4 sekarang 79,93. Harapan kita tertinggi secara regional.

Editor: Jamadin
Kabar Gembira! Upah di Pontianak Naik Rp 235 Ribu, Daerah Lain Masih Tunggu SK Gubernur
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK  - Upah Minimum Kota (UMK) Pontianak akan naik pada 2022. Pada 2020 dan 2021, UMK Pontianak stagnan pada angka Rp 2.515.000. Tentunya ini merupakan kabar baik bagi penerima upah yang ada di Indonesia, khususnya Kota Pontianak.

Wali Kota (Wako) Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengakui bahwa UMK di Kota Pontianak sudah ditetapkan, dan telah diterapkan. Ia menyebutkan, besaran UMK di Kota Pontianak Rp 2.750.000.

UMK tersebut, kata dia, sudah diterapkan kepada tenaga kerja kontrak di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Sedangkan untuk swasta, kata dia, tergantung penghitungan dari penghasilan masing-masing perusahaannya.

"UMR kita di Kota Pontianak Rp 2.750.000 upah minimum regional Kota Pontianak. Sudah diterapkan kepada tenaga kontrak kita. Jadi tidak ada masalah, karena sudah diterapkan, " katanya kepada Tribun, Minggu 21 November 2021.

Edi mengatakan untuk swasta pihaknya tidak bisa mengintervensi secara 100 persen, lantaran ada perhitungannya. "Kalau swasta diterapkan ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kan mereka ada hitungan-hitungannya juga, ada kesepakatannya. Misalnya, warung kopi kan perlu modal dan sebagainya sehingga gaji akan naik secara bertahap," katanya.

Daftar 26 Provinsi yang Sudah Tetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Indonesia

Edi Kamtono pun optimis dengan tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) yang ada di Kota Pontianak ini yang terus meningkat. Diyakininya, ke depan juga akan bisa meningkatkan pendapatan.

"IPM kita meningkat yang dibuktikan dengan IPM yang mulanya 79,4 sekarang 79,93. Harapan kita tertinggi secara regional. Target IPM kita 8, salah satunya adalah dengan daya beli atau pendapatan, pendidikan dan kesehatan," jelasnya.

Sementara itu, di beberapa daerah di Kalbar masih belum menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022. Satu di antara alasannya masih menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalbar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sanggau H Rony Fauzan mengungkapkan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu SK Gubernur Kalbar terkait upah minimum 2022. "Masih menunggu SK Gubernur,” kata Rony Fauzan singkat.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kapuas Hulu, Iwan Setiawan menyatakan, pihaknya akan membahas terkait UMK Kapuas Hulu tahun 2022, dalam waktu dekat.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved