Breaking News:

Gandeng Kejari Pontianak, BPJS Kesehatan Tegaskan Kepatuhan Badan Usaha

peserta yang hingga saat ini terus bertambah, hal ini tidak terlepas dari komitmen seluruh mitra kerja, termasuk juga badan usaha yang telah mendaftar

Editor: Nina Soraya
Dok/BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan bersama Kejaksaan Negeri Pontianak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada 50 Badan Usaha yang menunggak iuran Program JKN-KIS, Selasa, 16 November 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan badan usaha, BPJS Kesehatan bersama Kejaksaan Negeri Pontianak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada 50 Badan Usaha yang menunggak iuran Program JKN-KIS.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Adiwan Qodar menjelaskan keberhasilan dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS berkat adanya dukungan dari berbagai pihak, salah satunya yaitu badan usaha.

"Dengan jumlah peserta yang hingga saat ini terus bertambah, hal ini tidak terlepas dari komitmen seluruh mitra kerja, termasuk juga badan usaha yang telah mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program JKN-KIS," kata Adiwan, Selasa 16 November 2021.

Namun, lanjutnya, tugas dan tanggung jawabnya bukan hanya sampai di situ.

"Para pemberi kerja juga diwajibkan untuk membayar iuran kepesertaan JKN-KIS para pekerja secara rutin sehingga bisa menjaga status kepesertaannya tetap aktif," kata Adiwan. 

BPJS Kesehatan Sosialisasikan Prolanis kepada Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya

Dirinya menambahkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial.

Melalui Gotong -Royong seluruh elemen masyarakat maka pelaksanaan program JKN-KIS dapat berjalan berkesinambungan.

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pontianak, Budi Susilo menjelaskan, kegiatan sosialisasi tersebut bukan hanya dilakukan untuk memberikan pemahaman lanjutan kepada para perwakilan badan usaha yang hadir.

Namun juga untuk diingatkan agar setiap pemberi kerja wajib mematuhi regulasi yang telah disepakati bersama dalam penyelenggaraan program JKN-KIS.

“Salah satu tujuan pemanggilan dan edukasi ke badan usaha adalah agar kita semua memahami filosofi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional," tutur Budi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved