Breaking News:

Dewan Pembina HIPMI Kalbar Hormati Putusan BPP Bentuk Tim Caretaker

Polemik Musda HIPMI Kalbar  yang sampai sekarang terus mengalami penundaan karena belum jelasnya masalah penetapan bakal calon Ketum di mata BPP HIPMI

Penulis: Hadi Sudirmansyah | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Dokumentasi Pribadi Nedy Achmad
Ketua Dewan Pembina BPD HIPMI Kalimantan Barat Nedy Achmad 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sempat tersiar kabar beberapa waktu yang lalu isu dan wacana Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) HIPMI Kalbar atas kepemimpinan Denia Abadul Samad ramai dibicarakan di internal HIPMI Kalbar hingga masalah pergantian kepemimpinan HIPMI Kalbar kembali mewarnai organisasi pengusaha muda tersebut.

Tak hanya itu carut marut pelaksanaan Musda HIPMI Kalbar yang di rencanakan  di gelarnya pada bulan Oktober 2021 lalu.

Polemik Musda HIPMI Kalbar  yang sampai sekarang terus mengalami penundaan karena belum jelasnya masalah penetapan bakal calon Ketum di mata BPP HIPMI.

Kabar Gembira! Upah di Pontianak Naik Rp 235 Ribu, Daerah Lain Masih Tunggu SK Gubernur

Puncak dari permasalahan internal di HIPMI Kalbar kali ini adalah keluarnya Surat Keputusan Caretaker bernomor: 060/Kep/Sek/BPP/XI/21 tertanggal 12 November 2021 yang isinya menyatakan telah dibentuk Tim Pengurus Sementara (Caretaker) untuk BPD HIPMI Kalimantan Barat.

Tugas tim Caretaker ini, yakni melakukan konsolidasi dan penataan perangkat organisasi, baik di kelembagaan BPC se-Kalimantan Barat maupun pelaksanaan Musyawarah Daerah HIPMI Kalimantan Barat.

Tim Caretaker ini diberi waktu selama 60 (enam puluh) hari dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh BPP HIPMI.

Atas keluarnya SK Caretaker tersebut, Ketua Dewan Pembina BPD HIPMI Kalimantan Barat Nedy Achmad menyebut, pihaknya sebagai Dewan Pembina memaklumi dan menghormati keputusan yang diambil BPP HIPMI dalam penyelesaian masalah di BPD HIPMI Kalbar.

“Kalo mau dirunut secara aturan AD ART dan peraturan organisasi yang dimiliki HIPMI, BPD HIPMI Kalbar harusnya sudah dicaretaker dari bulan Maret 2021 kemaren karena telah melewati batas waktu kepengurusan dan perpanjangan waktu yang diperbolehkan secara aturan," ujarnya, Minggu 21 November 2021malam

Ia menyebut, hanya saja oleh BPP kepengurusan BPD HIPMI Kalbar diberi toleransi waktu untuk melaksanakan proses Muscab dan pelantikan BPC-BPC se-Kalimantan Barat serta melaksanakan Musyawarah Daerah XV HIPMI Kalbar.

Perpanjangan waktu dari BPP HIPMI, kata dia, tentunya menimbulkan konsekuensi tegas jika tidak dijalankan sesuai arahan dari BPP, khususnya dalam pelaksanaan proses Musda yang fair dan memenuhi prosedur serta aturan organisasi yang menjadi landasan bersama.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved