Tinjau Banjir di Sintang dan Melawi, Menteri Basuki Siapkan Penanganan Jangka Pendek dan Panjang

Untuk penanganan jangka pendek, kami akan ukur dulu dan pasang geobag di area terdampak besar, seperti pusat ekonomi kota

Penulis: David Nurfianto | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ David Nurfianto
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI), Basuki Hadimuljono saat berdiskusi bersama Ketua Komisi V Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Lasarus dan Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa serta Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Kabupaten Melawi saat meninjau titik pasca banjir di Desa Kelakik, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi mengenai penanganan banjir, Kamis 18 November 2021 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI) Basuki Hadimuljono didampingi Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, dan Bupati Sintang Jarot Winarno serta Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa meninjau bencana banjir di Sintang dan Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis 18 November 2021

Menurut Menteri Basuki peninjauan ini dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil langkah-langkah penanganan jangka pendek dan panjang.

"Saya kesini atas perintah Bapak Presiden, untuk melihat penanganan apa yang bisa dilakukan secara teknis, agar ke depannya bencana banjir tidak terulang. Untuk sosialnya sudah dibantu Pak Lasarus dan Ibu Menteri Sosial," ujar Menteri Basuki.

Dikatakan Menteri Basuki, banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang terjadi karena curah hujan tinggi serta daerah tangkapan air (catchment area) di hulu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi yang sudah banyak berkurang, sehingga sungai meluap terutama pada titik pertemuan sungai yang padat penduduk.

Peduli Banjir, Forum Komunikasi Lintas Etnis dan Budaya di Batang Tarang Serahkan Bantuan

"Untuk penanganan jangka pendek, kami akan ukur dulu dan pasang geobag di area terdampak besar, seperti pusat ekonomi kota. Saya menugaskan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan 1 dan PT. Wijaya Karya untuk segera bergerak karena BMKG memprediksi puncak hujan akan terjadi di sekitar Januari-Februari 2022, jadi segera akan kita buat geobag yang kuat pada area yang tepat" papar Menteri Basuki.

Sedangkan untuk penanganan jangka panjang, Menteri Basuki mengatakan akan menyusun masterplan penanganan banjir wilayah Sungai Kapuas dan Melawi, termasuk mengeruk dan merehabilitasi danau-danau (retarding basin).

Berdasarkan data BWS Kalimantan I Ditjen Sumber Daya Air, terdapat lebih dari 50 danau di sepanjang wilayah Sungai Kapuas.

"Kita akan hitung kapasitas tampung danau-danau alami tersebut untuk direhabilitasi. Selanjutnya pada tahun 2021 sedang dilakukan pengerukan 3 danau, dan dilanjutkan dengan 7 danau pada 2022 sebagai retarding basin. Di sepanjang S. Melawi belum ada danau (retarding basin)," paparnya

Saya juga minta pada tahun 2022 untuk dilalukan survei, investigasi dan desain (SID) untuk pembangunan bendungan di hulu Sungai Pinoh sebagai anak Sungai Melawi.

"Saya lihat potensi nya ada, kami akan kaji secara cermat," imbuh Menteri Basuki.

Sedangkan untuk perbaikan jalan, dikatakan Menteri Basuki saat ini kondisinya masih tergenang sehingga belum bisa diketahui tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan permanennya.

"Khusus untuk penanganan darurat, kami akan fokus pada  spot-spot yang tergenang pada jalur logistik utama Sintang - Putussibau dan ruas-ruas jalan di pusat Kota Sintang dan sekitarnya. Pada ruas Sintang - Putussibau saya melihat ada beberapa spot yang perlu ditinggikan dan dilengkapi dengan gorong-gorong (box culvert)," tegas Menteri Basuki.

Dalam peninjauan tersebut Menteri Basuki bersama Ketua Komisi V DPR RI Lasarus,  menyusuri Sungai Kapuas menggunakan speedboat.

Lasarus mengatakan, penyebab utama terjadinya banjir adalah daerah tangkapan air yang sudah kritis akibat perubahan guna lahan yang menimbulkan runoff dan sedimentasi.

"Kita harus jujur dengan kondisi lingkungan yang sudah menurun, berapa luas kawasan hutan yang rusak/berkurang. Untuk itu Pemda harus berhati-hati dalam urusan perizinan (penggunaan lahan)," pungkasnya

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved