Breaking News:

Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa di Desa Nibung Sambas Mulai Disidangkan

Hasil audit inspektorat Kabupaten Sambas yang menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dana desa pada tahun 2019.

Penulis: Ferryanto | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Ferryanto
Amir Jaksa Penuntut Umum pada kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Nibung, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, saat ditemu awak media di Pengadilan Topikor, Pengadilan Negeri Pontianak, Tribun Pontianak Ferryanto. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Negeri Pontianak mulai menyidangkan Perkara dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Nibung, Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Pada kasus korupsi yang merugikan negara senilai Rp. 352.337.900,00 (tiga ratus lima puluh dua juta, tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), Dedy Azhar yang sebelumnya menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Nibung didakwa 3 pasal, pasal primair pasal 2 ayat (1), pasal 18 undang -undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah pada undang - undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Subsider pasal 3 jo, pasal 18 undang -undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah pada undang - undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dan lebih subsider pasal 18 jo, Pasal 18 undang undang nomor 20 tahun 2001 tantang perubahan atas undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berkas Perkara Dugaan Tipikor MTs Maarif NU Kapuas Hulu Dikembalikan Kejaksaan ke Polres 

Jaksa Penuntut Umum Amir menyampaikan bahwa kasus ini bermula berdasarkan laporan hasil audit inspektorat Kabupaten Sambas yang menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dana desa pada tahun 2019.

"Awalnya kasus ini ada dua orang yang harus bertanggung jawab, namun seorang lainnya sudah mengembalikan kerugian negara, namun terdakwa ini yang dengan kerugian negara tiga ratus juta lebih ini tidak mengembalikan, sehingga laporan tersebut dilimpahkan kepada kami dan kita lanjutkan ke proses penyelidikan,''ujarnya setelah sidang perdana pembacaan Dakwaan, Senin 15 November 2021.

Disisi lain, Agustiawan Kuasa Hukum terdakwa menyampaikan dari 3 pasal yang didakwakan jaksa kepada kliennya, ia menilai seharusnya ada pihak lain yang terlibat pada kasus ini.

Karena, dikatakanya untuk mencairkan dana desa itu tidak serta merta sepihak sebagai kaur keuangan, tentu ada prosedur yang dijalankan kaur keuangan yang melibatkan perangkat desa lainnya.

"Dari dakwaan itu jaksa menyampaikan ada 17 kali pencairan dana desa, dari 17 kali tersebut ada keterlibatan dan sepengetahuan PJ kades, tetapi kenapa perangkat desa itu perangkat desa yang lain tidak dilibatkan yang juga turut menikmati hasil ini,''katanya.

Ia mengakui bahwa kliennya menggunakan uang tersebut, namun jumlahnya hanya sekira 60 juta rupiah, dan sisanya, klienntya tidak mengetahui kemana larinya anggaran tersebut.

Pada perkara ini pihaknya menilai ada hal yang ditutupi, sehingga ia berharap penegak hukum dapat mengembangkan kasus ini agar dapat mengungkap aktor - aktor lain yang turut serta menikmati dana tersebut. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved