Bulan Inklusi Keuangan 2021

TPAKD Kapuas Hulu Dilantik Gubernur Kalbar Secara Virtual, Midji Harap Beri Manfaat untuk Masyarakat

Selain melantik TPAKD, Pemerintah Provinsi Kalbar juga peluncuran kredit pembiayaan melawan rentenir (kredit usaha mikro peduli Bank Kalbar) Provinsi

Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Sahirul Hakim
Pemerintah daerah Kapuas Hulu dan pihak perbankan saat menghadiri acara pelantikan TPAKD Kapuas Hulu dan peluncuran kredit pembiayaan usaha mikro melawan rentenir, oleh Gubernur Kalbar melalui vidcon, di Aula BKD Kapuas Hulu, Rabu 27 Oktober 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kapuas Hulu telah resmi dilantik oleh Gubernur Kalbar melalui vidcon, yang hadir juga Kepala OJK Kalbar, di Aula BKD Kapuas Hulu, Rabu 27 Oktober 2021.

Selain melantik TPAKD, Pemerintah Provinsi Kalbar juga peluncuran kredit pembiayaan melawan rentenir (kredit usaha mikro peduli Bank Kalbar) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021.

Hadir dalam kegiatan tersebut di Kapuas Hulu yaitu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu H Mohd Zaini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu Petrus Kusnadi, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu Abdurasyid, Kepala Dinas Sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta Keluarga Bencana Kapuas Hulu Marta Banang.

Bank Kalbar Putussibau Sudah Salurkan 20 Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kapuas Hulu

Selain itu juga hadir Asisten Setda Kapuas Hulu, perwakilan perbankan di Kapuas Hulu, sejumlah perwakilan OPD dilingkungan Pemda Kapuas Hulu, dan para tamu undangan lainnya. 

Dalam katasambutan Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan bahwa, kurangnya pemahaman secara umum akan manfaat lembaga jasa keuangan formal dalam memajukan perekonomian masyarakat tentu menjadi salah satu tantangan bagi kita dalam menciptakan stabilitas ekosistem perekonomian di Indonesia. 

Update Informasi Seputar Kabupaten Kapuas Hulu

"Meskipun jumlah kepemilikan rekening selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan rekening oleh masyarakat setempat masih tergolong minim, khususnya masyarakat di tingkat daerah," ujarnya.

Selain itu, maraknya jasa keuangan informal yang kerap menawarkan layanan keuangan yang seolah-olah mudah dan cepat telah menjebak masyarakat pada produk atau layanan yang tidak berbadan hukum.

Hal ini tentunya sangat membebani dan meresahkan para masyarakat serta para pelaku UMKM.

"Pada tahun 2016, OJK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menginisiasi adanya pembentukan TPAKD. Tujuan pembentukan TPAKD adalah sebagai salah satu instrumen dalam mengakselerasi perluasan akses keuangan di daerah, sehingga masyarakat Indonesia dapat memahami manfaat dari produk/layanan jasa keuangan serta menggunakannya secara lebih efektif dan efisien," ucapnya.

TPAKD terdiri dari Pemerintah Daerah, OJK, Bank Indonesia, instansi vertikal di daerah dan industri jasa keuangan serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Oleh karena itu, TPAKD diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan pelaku UMKM khususnya dalam mengakses layanan jasa keuangan.

"Diharapkan seluruh TPAKD di berbagai daerah mampu mengembangkan website TPAKD yang informatif dan solutif, sehingga kedepannya dapat meningkatkan awareness masyarakat akan peran TPAKD serta manfaat dari produk/layanan jasa keuangan dalam memajukan perekonomian daerah," ujarnya.

Selain itu, informasi yang disampaikan dalam website TPAKD tentunya juga dapat dijadikan sebagai motivasi sesama TPAKD dalam memajukan daerahnya melalui replikasi program kerja sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah.

Wabup Wahyudi Hidayat Lepaskan Keberangkatan Kontingen INKANAS Kapuas Hulu ke Kota Singkawang

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved