Sekjen PBNU Sebut Pernyataan Menteri Agama Yaqut soal Kemenag Hadiah Buat NU Tidak Pas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah khusus untuk Nahdlatul Ulama (NU).

Kemenag, menurut Yaqut, bukan diperuntukan kepada umat Islam secara umum.

Hal itu disampaikan Yaqut pada webinar "Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi" yang ditayangkan di kanal YouTube TVNU, Rabu 20 Oktober 2021.

Yaqut semula menceritakan perbincangan dirinya dengan sejumlah stafnya terkait tagline Kemenag yang berbunyi "Ikhlas Beramal".

Dirinya menilai tagline tersebut kurang cocok.

• Menteri Agama Larang Pawai Peringatan Hari Besar Keagamaan dalam Skala Besar

Salah satu stafnya, kata Yaqut, berpendapat bahwa Kemenag merupakan hadiah dari negara untuk Umat Islam di Indonesia.

"Karena waktu itu kan perdebatannya bergeser ke kementerian ini adalah kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus kementerian Agama Islam, karena kementerian agama adalah hadiah negara untuk umat Islam," kata Yaqut.

Kemudian Yaqut menanggapi bahwa Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU.

"Saya bilang bukan. Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, spesifik NU. Jadi wajar kalo sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag untuk NU," tambah Yaqut.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini menyatakan pernyataan Yaqut tidak pas dan kurang bijaksana dalam konteks kenegarawanan.

Hal tersebut disampaikan Helmy melalui akun Instagram resminya @ahmadhelmyfaishalzaini pada Minggu 24 Oktober 2021.

"Dengan segala hormat dan kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau, meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan," ucap Helmy.

Selain itu, Helmy mengatakan bahwa pada dasarnya semua elemen sejarah bangsa ini punya peran strategis dalam pendirian NKRI, melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama dan golongan.

Menurutnya, Kemenag adalah hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam.

"Bahwa NU punya peran besar dalam menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta, tak lagi disangsikan. Namun tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama ataupun merasa ada hak khusus," ucap Helmy.

Bahkan, menurut Helmy, peran NU jauh sebelum kemerdekaan telah meletakkan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah.

"Bahwa NU adalah stakeholder terbesar dari kemenag tentu dapat dilihat karena kemeng lah organ dari pemerintahan ini yang mengatur tentang zakat, haji, madrasah, pesantren dan pendidikan keagamaan," ungkap Helmy.

Meski demikian, Helmy mengatakan NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam "privelege" dalam pengelolaan kekusaan dan pemerintahan, karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan).

"Karena prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin & berkuasa dengan landasan, "Tashorroful imam 'alarroiyyah manutun bil maslahah", kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan," pungkas Helmy.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan, Menteri Agama mestinya berlaku adil kepada semua umat beragama dan organisasi keagamaan.

Abdul juga mengaku tidak tahu mengetahui maksud dan tujuan Yaqut menyampaikan pernyataan tersebut.

Ditambah lagi, sejarah Kemenag yang diceritakan Yaqut dalam kesempatan itu dinilainya bertentangan dengan sejarah Kemenag yang selama ini diketahuinya.

"Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan menteri agama membuat pernyataan tersebut," kata dia.

"Setahu saya sejarah Kementerian Agama berbeda dengan yang disampaikan oleh Menteri Agama," lanjut Abdul.

Meskipun demikian, Abdul memastikan bahwa pihaknya tidak akan mempertanyakan langsung maksud pernyataan Menteri Agama tersebut.

Sebab menurut dia, masih banyak hal penting yang harus diurusi Muhammadiyah dibandingkan mempermasalahkan pernyataan tersebut.

"Tidak perlu (mempertanyakan kembali). Banyak hal lebih penting yang harus diurus Muhammadiyah," ucap dia.

Sumber: Tribunnews, Kompas