Andika Perkasa dan Yudo Margono Menguat Jadi Panglima TNI, Fadjroel Rachman Ungkap Langkah Istana

Dua nama yang menguat itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono

Dok. Humas Polda Kalbar
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Serbuan Vaksinasi di wilayah Kalimantan Barat yang digerlar di dua titik yaitu Ayani Megamal, Rabu 8 September 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dua nama telah mengkrucut untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Diketahui, Marsekal Hadi akan memasuki masa pensiun pada akhir November 2021 mendatang.

Dua nama yang menguat itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.

Namun hingga hari ini DPR belum kunjung menerima Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pencalonan Panglima TNI yang baru.

Menurut Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa, Presiden Jokowi sepertinya masih memiliki sejumlah pertimbangan tersendiri terkait belum diputuskan "nama" dalam kasus ini.

"Presiden adalah sosok yang memiliki hak prerogratif untuk memilih Panglima TNI, pastinya figur yang duduk di posisi ini tidak terlepas atas kepentingan dari Jokowi," ujarnya kepada Tribunnews.com, Senin 25 Oktober 2021.

Menakar Calon Suksesor Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto! Jenderal AD AL dan AU Peluangnya Sama

"Hemat saya posisi ini masih tarik ulur karena dari ketiga figur kepala staf angkatan yang menjadi calon Panglima TNI, sepertinya Jokowi sedang menghitung tentang memprioritaskan kepentingan stabilitas nasional atau mewujudkan poros maritim dunia. Artinya antara KSAD atau KSAL," ujar Herry.

Sementara untuk isu pergantian Kepala BIN, ia mengingatkan Jokowi agar siapapun yang memimpin lembaga telik sandi tersebut adalah figur yang memiliki kapasitas intelijen yang kuat dalam konteks penyelidikan, pengamanan dan koordinasi ihwal intelijen

"Tentunya yang tepat menjadi Kepala BIN adalah figur yang memiliki kapasitas intelijen yang kuat dalam konteks penyelidikan, pengamanan dan koordinasi ihwal intelijen."

"Dalam beberapa momentum, BIN sering kecolongan mulai data pribadi Presiden yang bocor, data penduduk penting lainnya juga ikut bocor dan persoalan lainnya. Soal ini harus dievaluasi dan dibenahi," kata Herry.

Menurutnya, hal yang harus ada pada Kepala BIN selanjutnya yakni optimalisasi strategi mitigasi hingga kontra intelijen yang terukur serta terintegrasi.

Kriteria Calon Panglima TNI Pengganti Marsekal Hadi Diungkap Ali Mochtar Ngabalin, Dua Nama Muncul

"Calon Kepala BIN saya kira dari kalangan TNI seperti KSAD Jenderal Andika Perkasa, Marsdya (Purn) Dedy Permadi, Letjen (Purn) Doni Monardo, dan Marsdya (Purn) Kisenda Wiranata bisa jadi pilihan Presiden," katanya,

"Keempat nama itu semuanya pernah berkiprah di intelijen pasti punya pengalaman tinggal bagaimana memetakan kekuatan serta meminimalisasi kekurangan BIN selama ini agar kerja BIN ke depannya bisa efektif."

"Persis dengan jabatan Panglima TNI, Kepala BIN dipastikan cenderung politis karena Presidenlah yang menentukan," tandas Herry.

Kabar mengenai pemilihan calon Panglima TNI ini ditanggapi oleh Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved