Breaking News:

Rumah Diskusi Gelar Diskusi Virtual Soal Raperda Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal

Seperti di ketahui saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalbar tengah melakukan pembahasan Raperda tersebut. Satu diantara pemateri

Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Foto saat Rumah Diskusi Kalbar menggelar diskusi mencari titik terang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal secara virtual kemarin 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Rumah Diskusi Kalbar menggelar diskusi mencari titik terang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal secara virtual kemarin.

Seperti di ketahui saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalbar tengah melakukan pembahasan Raperda tersebut. Satu diantara pemateri yang dihadrikan yakni Presidium Dewan Kehutanan Nasional, Glorio Sanen menyambut baik Raperda tersebut. 

Menurutnya Perda ini bentuk pengakuan dan perlindungan negara terhadap peladang. Kemudian Perda ini juga merupakan bentuk keadilan berbangsa dan bernegara.

Program Studi Pendidikan Fisika FPMIPATEK IKIP PGRI Pontianak Bantu Guru Kembangkan Video Interaktif

"Perda ini merupakan wujud perilaku adil negara kepada rakyat yang dengan memberikan perlindungan dan penghormatan kepada rakyat dalam hal ini peladang," ucap Presidium Dewan Kehutanan Nasional Glorio Sanen.

Ia mengungkapkan keberadaan Raperda tersebut akan memberikan kepastian tafsir terhadap pasal 69 ayat 2 undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Sehingga masyarakat harus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Provinsi Kalbar dan DPRD Provinsi Kalbar sehingga Raperda ini bisa disahkan. 

Update Informasi Seputar Kota Pontianak

"Saya juga meyakini jika Perda ini disahkan lalu disambut baik oleh generasi muda di Kalbar maka tentunya Perda ini bisa menjadi instrumen untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Provinsi Kalbar," jelasnya.

Dirinya menyebutkan dengan adanya Raperda ini para peladang bisa memberikan dukungan kepada pemerintah dalam konteks mewujudkan kedaulatan pangan, peladang. Karena  peladang bisa berpartisipasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan sesuai visi misi pemerintah dari pusat hingga daerah.

Glorio berharap Raperda ini bisa segera disahkan oleh DPRD Provinsi Kalbar. Karena tantangan berladang kedepannya bukan hanya soal kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. 

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved