Ahli Epidemiologi Kalbar, Malik Saepudin Minta Pemerintah Percepat Vaksin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saat ini tren perkembangan kasus Covid-19 tengah menurun.

Penurunan kasus ini harus diwaspadai dan jangan sampai membuat daerah lengah dalam mengantisipasi lonjakan atau penularan.

Saat ini pemerintah tengah gencar melakukan vaksin guna mempercepat terciptanya herd Immunity agar masyarakat terlindungi dari dampak parahnya ketika terjangkit virus Covid-19.

Gencarnya vaksinasi yang dilakukan pemerintah sejalan dengan saran yang disampaikan oleh Ahli Epidemiologi.

Ahli Epidemiologi Kalbar, Dr. Malik Saepudin SKM,M.Kes menyarankan agar pemerintah mempercepat proses vaksinasi padai masyarakat.

Ketua tim kajian ilmiah Covid-19 Poltekkes Kemenkes Pontianak dan Ketua Muhmamadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Kalimantan Barat, Dr. Malik Saepudin menyampaikan, mengapa diperlukan vaksin sebanyak 400.000 dosis Vaksinasi Covid-19.

• Melalui Gebyar Vaksinasi, Gubernur Sutarmidji Targetkan Capaian Vaksinasi 40 Ribu Sehari

Bahkan Menkes Budi mengatakan akan menambah jumlah vaksin untuk dikirim ke Kalimantan Barat agar masyarakat lebih semangat divaksinasi COVID-19.

Tentu saja, dikatakannya Pemprov Kalbar perlu mempercepat target kekebalan kelompok atau herd immunity, sehingga bisa tercapai sesuai perkiraan pada akhir 2021 mendatang.

Kalbar menjadi salah satu daerah yang berkontribusi signifikan dalam mempercepat vaksinasi di Indonesia.

Dimana termasuk yang bisa menekan kasus dengan optimal, karena manajemen, kebijakan dan tatalaksana yang lebih baik.

Ia harap pemerintah setempat tidak kendor, agar terhidar dari peningkatan kasus di Gelombang III bulan Desember 2021.

Upaya optimalisasi Vaksinasi massal di beberpa Kota/Kabupaten se-Kalimantan Barat harus digiatkan.

Pencapaian vaksin Kalbar yang rata-rata telah mencapai 20-25 ribu per hari, maka target terbentuknya kekebalan kelompok optimis bisa dicapai pada akhir 2021 mendatang.

Maka diharapkan ada percepatan capaian vaksinasi covid-19, terkhusus untuk wilayah Kabupaten/Kota yang lambat, karena luasnya wilayah dan keterbatasan SDM, maka Pemrov seharusnya berupaya untuk mengatasi persoalan tersebut, dengan mendistribusikan secara merata vaksin dan SDM.

Jika diperlukan merekrut sejumlah relawan vaksin atau pembentukan Jurim (juru imunisasi) yang berasal dari masyarakat setempat, sebagaimana dilakukan pada masa 1970 an untuk mengatasi pandemi cacar di bebagai wilayah di Indonesia.