Breaking News:

Pemkab Sintang Apresiasi Inisiatif Desa Lindungi Sumber Daya Alam dan Hutan

Tujuan Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan surat penetapan hutan ekobudaya dan hutan tutupan ini adalah agar masyarakat dapat melindungi sumber da

Penulis: Agus Pujianto | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah mengungkapkan terdapat banyak sekali potensi sumberdaya alam dan hutan yang berada di sekitar desa.

Beberapa desa yang berdampingan dengan areal berhutan di APL di Kabupaten Sintang sebagian telah melakukan upaya pengelolaan, baik perlindungan maupun pemanfaatan, yang berdampak pada kelestarian areal berhutan di sekitar desa.

"Atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat yang memiliki kepedulian untuk mempertahankan keberadaan hutan di APL, Pemerintah Kabupaten Sintang telah menerbitkan beberapa surat penetapan pengelolaan hutan di APL sesuai dengan kewenangan yang ada. Surat penetapan yang telah diberikan sejak tahun 2017 tersebut dalam bentuk SK hutan ekobudaya dan hutan tutupan," kata Yosepha, Selasa 14 September 2021.

Tujuan Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan surat penetapan hutan ekobudaya dan hutan tutupan ini adalah agar masyarakat dapat melindungi sumber daya alam hayati yang memiliki nilai konservasi tinggi berdasarkan kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat.

"Salah satu klausul dalam surat penetapan hutan ekobudaya dan hutan tutupan dinyatakan bahwa kepala desa berkewajiban menyusun peraturan desa tentang perlindungan kawasan yang dimaksud,” jelas Sekda.

Panen Padi di Demplot Kodim Sintang Kurang Maksimal, Serka Dwi Ungkap Hambatannya

Setiap desa sebut Yosepha seharusnya bisa melakukan inovasi dalam perencanaan pembangunannya agar dapat berkembang menjadi desa yang maju dan mandiri.

Untuk itu desa perlu merumuskan tujuan pembangunannya secara jelas dan terstruktur.

Pemerintah desa bersama masyarakat dapat bekerja sama menyiapkan berbagai peraturan di tingkat desa sebagai dasar bagi pelaksanaan berbagai perencanaan pembangunan, termasuk untuk mengelola lingkungan di desa menuju pembangunan yang berkelanjutan.

"Pemerintah Kabupaten Sintang berharap desa-desa yang telah memiliki surat penetapan hutan tersebut dapat secara mandiri menyusun peraturan desa untuk pengelolaan hutan di APL tersebut, sesuai dengan kebutuhan dan situasi di desa masing-masing. Peraturan desa yang lahir dari inisiatif bersama ini diharapkan akan mendapat dukungan saat diimplementasikan. Untuk itu, maka kepada desa-desa yang akan menyusun peraturan desa sebaiknya dilakukan melalui proses partisipatif,” harap Yosepha Hasnah. (*)

(Simak berita terbaru dari Sintang)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved