Evaluasi APBN dan APBD Kalbar, Gubernur Sutarmidji Beberkan Postur APBD Kalimantan Barat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan dari Pagu APBN dan TKDD sekitar Rp 31,95 Triliun dengan realisasi untuk APBN mencapai Rp 7,5 Triliun per 31 Juli sudah lumayan, tapi juga tidak baik.

Ia menjelaskan ada pola pikir yang salah dan tidak berubah. Dimana setiap triwulan pertama sampai keempat itu dipegang secara digit harusnya lebih fleksibel saja. 

Gubernur Sutarmidji mengatakan seharusnya  mana yang menjadi pertanggung jawaban yang membuat repot seperti Dana Hibah harus sudah dilaksanakan sejak Januari.

• Sambut Baik Kebijakan Pemkot, Warga Pontianak Harap Pengawasan di Taman Secara Humanis

Sehingga pada bulan April sudah selesai, tapi diakuinya sampai saat ini masih ada dana hibah yang belum di realisasikan. 

Kemudian kordinasi antar satu dan lainnya untuk DAK FISIK seperti di Diknas mencapai Rp 31 Miliar diakuinya tidak mungkin terserap.

“Ini karena sebagian salah Diknas yang lambat dan sebagian karna ada peningkatan yang masuk golongan kecil begitu jadi pemenang ketika dipanggil untuk klarfikasi tidak datang. Akhirnya diputuskan, tapi mau tender ulang tidak mungkin,”ujarnya. 

Update Informasi Seputar Kota Pontianak

Hal itu disampaikannya pada evaluasi kinerja APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Barat belum lama ini. Kemudian proses tender tidak diikuti dengan evaluasi dimana tahapan tender tidak diikuti dengan perampingan waktu. 

“Banyak yang nawar tapi dipanggil tidak datang.  Kalau harga yang ditetapkan Bapenas sampai ke daerah selisih 20 persen untuk dibuang itu tidak mungkin dan tidak rasional bisa mengganggu. Maka harus  evaluasi begitu ada yang nawar sekian gugur,”tegasnya.

Bagian tender LPSEI dikatakannya juga takut kalau ada yang menawar 20 persen, seharusnya yang rasional menang 4 persen.

“Lalu ada perencanaan fisik sudah tahun berjalan jadi tidak mungkin terserap. Karena mau tender fisik tidak mungkin. Lalu kordinasi susah,”ujarnya.

Ia mengatakan sebelumnya Kemendagri mengatakan seakan penyerapan anggaran covid-19 di Kalbar rendah. Hal itu karena menempatkan pada post yang  tidak betul.

“Kalau  saya belanja covid-19 harusnya diletakkan di BTT karena kondisi tidak normal dan untuk penanganan pandemi yang kita tidak tahu kapan melonjak dan menrun,”ujarnya.

Sebab dikatakannya ditengah pandemi tidak bisa diprediksi. Maka harusnya anggaran tersebut dapat ditempatkan pada bagian yang mudah untuk digunakannya.

Masalah lain dikatakannya ada kesulitahan pada insentif nakes.  Dikatakannya untuk insentif nakes anggarannya  ada di kas dan pos anggaran juga ada.

“Tapi mereka biasa mengajukan 3- 6 bulan sekali. Katanya rumit saya tidak tau gimana sehingga tidak diajukan tiap bulan.  Saya sih mau tiap bulan dan semua keluar cepat,”ujarnya.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Edih Mulyadi mengatakan bahwa sampai 31 Juli 2021  pada perkembangan pagu dan perkembangan APBN Kalbar, untuk Belanja Pegawai menempati urutan terbaik karena dari sisi capaian telah mencLai  57 persen dri pagu Rp 3,94 T. 

“Dimana kini telah tercapai Rp 2,24 Triliun dan capaiannya lebih bagus dari tahun lalu,”ucapnya.

Lalu untuk Belanja barang juga capaiannya bagus dan telah mencaoai 46 persen dan lebih baik dibanding dengan tahun lalu hanya mencapai  42 persen.

Sedangkan untuk belanja modal sampai 31 Juli 2021 mencapai  39 persen,  berkaca di tahun lalu pada periode yang sama hanya mencapai 33 persen.

Belanja sosial tahun ini mencapai 44 persen. Dimana pada tahun lalu hanya mencapai 32 persen. Jadi ada kenaiakan signifikan. 

“Dana TKDD ada beberapa angka tidak mengembirakan yakni DAK fisik capaian lebih buruk dari tahun lalu mencapai  19 persen,  tahun ini hanya 13 persen. Jadi terjadi penuruanan,ujarnya.

• PRIORITAS NAKES Sutarmidji Ingatkan Pejabat di Kalbar Tak Gunakan Vaksin Moderna Sebagai Booster

Lalu DAK NON Fisik terjadi peningkatakan tahun ini mencapai 60 persen. Sedangkan Dana desa capaiannya menurun signifikan karena serapan 47 persen, dibanding tahun lalu mencapai 63 persen.

“Ada beberapa hal yang harus diperhatikan serius agar capain penyerapan dieprcepat,”ujarnya.

Selain melakukan evaluasi kinerja APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Barat. Dilanjutkan dengan acara tersebut juga melaunching layanan online melalui aplikasi Elektronik Data Informasi Harian (e-DIH) dan aplikasi Prioritas Utama (Helpdesk Prima). (*)