BREAKING NEWS - PPKM Resmi Diperpanjang Lagi sampai 23 Agustus 2021
Atas arahan dan petunjuk Presiden RI, maka PPKM Level 4, 3 dan 2 di Bali akan diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus 2021
Penulis: Rizky Zulham | Editor: Rizky Zulham
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Level 4, 3 dan 2 mulai besok Selasa 17 Agustus 2021 sampai 23 Agustus 2021.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam siaran pers di kanal YouTube Sekretariat Kepresidenan, Senin 16 Agustus 2021 malam WIB.
"Atas arahan dan petunjuk Presiden RI, maka PPKM Level 4, 3 dan 2 di Bali akan diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus 2021," ujar Luhut.
(Baca Berita Lainnya Seputar PPKM Disini)
Dalam penerapan perpanjangan PPKM satu minggu kedepan terdapat tambahan kabupaten kota yang masuk ke level 3 sebanyak 8 kabupaten/kota," jelasnya.
Selengkapnya simak pidato lengkap disini:
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal banyaknya kritikan yang ia dapatkan, terkait kebijakan PPKM yang dinilai tidak konsisten.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat memberikan pidato dalam sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR, Senin 16 Agustus 2021.
• Link Download Sertifikat Vaksin Covid-19 Sebagai Syarat Masuk Mal, Cek Status di PeduliLindungi
Diketahui kebijakan PPKM ini diberlakukan selama satu hingga dua minggu dan akan diperpanjang lagi jika dibutuhkan.
Selain itu di tiap perpanjangannya pemerintah juga memberikan pelonggaran dan aturan tertentu sesuai dengan kondisi terkini Covid-19 yang sedang terjadi.
Hal tersebut mengakibatkan banyak pihak yang menilai kebijakan PPKM ini sebagai kebijakan yang tidak konsisten karena terus berubah-ubah.
Jokowi pun menegaskan, jika kebijakan PPKM ini harus diambil pemerintah demi terciptanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan.
Karena perekonomian harus tetap berjalan seiring dengan penanganan kesehatan di masa pandemi Covid-19.
"Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten."
"Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat," kata Jokowi dalam tayangan video di kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI, Senin 16 Agustus 2021.
