Stok Vaksin Menipis di Daerah, Sukiryanto: Jangan Salahkan Kepala Daerah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemuda dan Mahasiswa Kalimantan Barat yang tergabung dalam Forum Pontianak menggelar FGD yang dilaksanakan di Ibis Hotel Pontianak, Jumat 6 Agustus 2021.

Menjadi narasumber di acara tersebut, Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto mengatakan diskusi yang dilaksanakan oleh Forum Kota Pontianak adalah gerakan yang positif yang dilakukan oleh perkumpulan mahasiswa dan pemuda di Kalbar.

Ia juga menyampaikan jangan salahkan Kepala Daerah terkait ketersediaan vaksin di daerah, karena memang tidak ada stok di Kemenkes.

“Makanya kita kirim surat, karena masih ada lebih dari 4 juta jiwa di Kalbar yang belum divaksin. Makanya kita minta dihapuskan hal-hal yang menyusahkan masyarakat saat ini, karena mereka sudah susah,”tegasnya.

• Penerapan PPKM Darurat dan PPKM Level 4, Kadiskes Pontianak sebut Dampaknya terjadi Kelandaian Kasus

Ia juga minta Pemda mengatur harga standar terkait dengan antigen dan swab PCR. Sebab dikatakannya banyak sekali pengusaha dibidang kesehatan yang memiliki laboratorium PCR yang mengambil untung berkali lipat dan tidak sesuai.

“Saya pernah ditawari alat PCR seharga 300 juta sudah siap pakai, tinggal mengurus izin, dan menyiapkan dokter dan perawatnya,”ucapnya.

Hal lainnya yang dianggap aneh ketika ada masa tunggu hasil dari swab bisa ditentukan ada yang keluar 3 jam, 6 jam, satu hari.

“Kayak gini nampak sekli dibisniskan. Seakan tersenyum di atas penderitaan orang saat ini. Enak kalau masyarakat punya dana, kalau terpaksa ingin terbang, itu kan kasihan,”tegasnya.

Maka dari, dikatakannya Gubernur juga harus mengambil kebijakan. Hal tersebut juga sudah disampaikannya kepada Gubernur Kalbar.

“Karena harnya itu terlalu besar, mereka mengambil untung dari antigen lebih dari 300 persen atau 200 persen. Seharusnya cukuplah 100 persen,”ucapnya.

Selain itu dikatakannya memang pada kondisi saat ini banyak pengusaha yang usahanya kacau,tapi Pemerintah Pusat tetap berupaya untuk menghandle kekurangan anggarnan yang ada.

“Masukan saya kenapa vaksin ini mejadi beban negara. Padahal masih ada perusahaah besar yang bisa melakukan secara mandiri untuk memfasilitasi vaksinasi. Jangan semuanya dibebani ke negara,”pungkasnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)