Ketapang Berlakukan WFH, DPRD Gelar Rapat Paripurna Secara Virtual

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang melaksanakan rapat paripurna penyampaian kegiatan reses masa persidangan ketiga pada Kamis 5 Juli 2021.

Dalam rapat paripurna kali ini digelar berbeda dari biasanya. Rapat digelar secara virtual dan hanya dihadiri secara langsung oleh unsur pimpinan dan beberapa anggota dewan saja.

Rapat paripurna digelar secara virtual karena Pemerintah Kabupaten Ketapang masih memberlakukan Work From Home (WFH). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi, didampingi Wakil Ketua DPRD Ketapang, Mathoji.

• Berlakukan WFH, Disdukcapil Ketapang Layani Hanya yang Bersifat Urgensi

Selain unsur pimpinan, empat anggota dewan juga hadir secara langsung sekaligus menyampaikan hasil reses. Mereka adalah Abdul Aen perwakilan dari Dapil I, Warsito perwakilan dari Dapil II, Kurniawan perwakilan dari Dapil III, dan Akim perwakilan dari Dapil V.

Sementara hasil reses dapil IV dan VI disampaikan secara tertulis. Sedangkan pejabat dari eksekutif hanya dihadiri secara langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Ketapang, Suherman, yang mewakili Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. 

Sementara semua perangkat daerah, mulai dari asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan dan kepala bagian, serta lainnya mengikuti sidang secara virtual.

(Update Informasi Seputar Kabupaten Ketapang)

Masing-masing anggota dewan di setiap daerah pemilihan melakukan reses. Hasilnya mereka laporkan untuk kemudian disampaikan pada rapat paripurna yang diwakili oleh juru bicaranya masing-masing.

Juru bicara Dapil III, Kurniawan mengatakan kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihan III terbilang cukup tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Diharapkan bisa mendapatkan perhatian yang adil dan sama dengan daerah lainnya.

Mulai dari peningkatan pembangunan secara sistematis yang seimbang, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan perkebunan serta kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, daerah pedalaman bisa berkembang dan tumbuh sejajar dengan daerah lainnya.

"Tidak mengurangi rasa hormat kepada pimpinan dewan dan badan anggaran, agar mengakomodir keinginan masyarakat tersebut dan dapat direalisasikan pada pelaksanaan APBD Perubahan Ketapang 2021, maupun APBD Ketapang 2022," kata Kurniawan.

Selain itu, kata Kurniawan, perhatian pemerintah dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Hal itu dilakukan guna mempercepat pemekaran desa.

"Tak kalah pentingnya adalah, masyarakat mengharapkan pemerintah secara serius menyelesaikan permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat. Ini diharapkan agar tidak sampai terjadi peristiwa anarkis yang justru merugikan masyarakat," pintanya.

Terkait masih rendahnya penyerapan tenaga kerja, lanjut Kurniawan, diharapkan agar Pemkab Ketapang melaksanakan pelatihan kerja demi terserapnya tenaga kerja.

"Akibat dampak Covid-19, diharapkan agar dianggarkan juga bantuan kepada pelaku UMKM serta kebijakan relaksasi kredit UMKM yang dalam pelaksanaannya masih memberatkan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang dapat mencari solusinya," harapnya.

• Peduli Keselamatan Warga, PLN UP3 Ketapang Lakukan Pemindahan Tiang Listrik