Bupati Sambas Satono Minta BPN Teliti Sebelum Mengeluarkan Sertifikat
"Pengeluaran sertifikat tanah harus teliti, jangan sampai nanti Sambas sudah maju dan berkembang pesat, tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginka
Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Bupati Sambas, Satono membuka sidang panitia pertimbangan landreform redistribusi tanah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh.
Pada kesempatan itu, Satono mengatakan sidang panitia pertimbangan itu bertujuan untuk memetakan dan memberikan dasar kepemilikan tanah dan kepastian hukum atas tanah masyarakat dengan bukti sertifikat.
Karenanya, dia meminta kepada BPN Sambas lebih dahulu meneliti semua bekas dan mengecek kembali keabsahan pemilik tanah sebelum sertifikat diterbitkan sampai diserahkan.
"Pengeluaran sertifikat tanah harus teliti, jangan sampai nanti Sambas sudah maju dan berkembang pesat, tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya, Rabu 4 Agustus 2021.
Satono mengatakan jika dirinya meminta dalam penerbitan sertifikat harus memperhatikan status fasilitas umum seperti rumah ibadah, rumah adat, cagar budaya bahkan tanah wakaf kubur.
• Kabupaten Sambas Masuk Zona Merah Penyebaran COVID-19, Satgas Gelar Rapat Darurat
"Jangan sampai terjadi kuburan digali lagi, ini pernah terjadi ya Pak Sekda. Secara kemanusiaan saya pribadi menganggap itu adalah catatan hitam dan tragedi yang tidak boleh terjadi di masa yang akan datang," katanya.
"Coba bayangkan, kubur ayah kita, kakek kita yang sudah puluhan tahun dibongkar lagi," sambungnya.
Oleh karenanya, dia berharap agar dalam bekerja panitia pelaksana bisa melakukan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan penuh kehati-hatian.
"Jangan sampai, pemenuhan hak-hak masyarakat malah melanggar kaidah-kaidah hukum terutama undang-undang agraria," tutupnya. (*)
(Simak berita terbaru dari Sambas)
