Breaking News:

Disperindagkop dan UKM Kayong Utara Harap Pedagang Sukarela Relokasi ke Pasar Rakyat

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kayong Utara menggelar pertemuan bersama pedagang Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Prov

Penulis: Jovi Lasta | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kayong Utara melakukan pertemuan bersama pedagang Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Minggu 25 Juli 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kayong Utara menggelar pertemuan bersama pedagang Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Minggu 25 Juli 2021.

Kegiatan pertemuan bersama para pedagang ini, diharapkan menjadi suatu forum diskusi Pemda dengan pihak pedagang, guna dapat mengisi pasar Rakyat yang telah dibangun pada tahun 2019 lalu.

Pada pertemuan di Pasar Daerah jalan Batu Daya 1, tidak nampak satupun perwakilan pedagang di pasar simpang empat dan nampak menghadiri diskusi tersebut para pedagang dari pasar Gemuruh.

Tidak hadirnya perwakilan dari pedagang simpang empat, para pedagang pasar gemuruh tak dapat memutuskan secara sepihak, harus dibicarakan serta perlunya diskusi.

DPRD Kayong Utara Minta Masyarakat Perketat Prokes dan Hindari Kerumunan

Satu diantara pedagang di pasar gemuruh, Heru mengatakan bahwa pihak dari pasar gemuruh harus berdiskusi dengan pihak dari pasar simpang empat, guna memikirkan keputusan tepat secara seksama.

"Kalau kami (pedagang pasar gemuruh) siap pindah dengan catatan (pedagang) simpang empat harus pindah, kalau cuma kami yang pindah dagangan kami tidak laku," ungkap Heru.

Heru menyampaikan, bahwa mendukung niat baik Pemerintah dalam memberikan tempat (lokasi) berjualan bagi para pedagang. Namun, harus ada kesepakatan bersama bagi pedagang-pedagang yang akan direlokasi.

"Kami mendukung niat pemerintah memindahkan ketempat yang baru, cuma semua pedagang harus pindah juga. Permsalahan ini sudah lama, sudah 4 tahun. Kalau Pemerintah tegas, mungkin bisa," pungkasnya. (*)

(Update Informasi Seputar Kabupaten Kayong Utara)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved