Breaking News:

Kejati Kalbar Tegaskan Jaksa Berprestasi dan Jaksa Tak Disiplin Dapat Bagiannya Masing-masing

jaksa dan tata usaha baik yang dinilai berkinerja baik dan berprestasi maupun yang dinilai telah melanggar peraturan dapat bagiannya masing-masing.

Penulis: Hadi Sudirmansyah | Editor: Marlen Sitinjak
TRIBUN PONTIANAK/HADI SUDIRMANSYAH
Wakajati Kalbar Juniman Hutagaol. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Momentum Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) Ke-61 2021 dan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Adhyaksa Ke-21, Kejaksaan Tinggi Kalbar akan memberi reward bila ada jaksa dan pegawai dinilai berkinerja dengan baik.

"Sebaliknya, akan memberikan punishment dengan sanksi yang setimpal bila ada jaksa atau pegawai di lingkungan melanggar disiplin," kata Wakil Kejaksaan Tinggi Kalbar, Juniman Hutagaol, Rabu 21 Juli 2021.

Mantan Wakajati Sulawesi Tenggara ini menjelaskan reward dan punishment itu akan diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar yang telah memiliki kewenangan untuk memutasi pegawai.

Terhadap jaksa dan tata usaha baik yang dinilai berkinerja baik dan berprestasi maupun yang dinilai telah melanggar peraturan pegawai negeri sipil mendapat bagiannya masing-masing.

Momentum HBA Ke-61 Tahun, Hermansyah Harap Kejaksaan Tak Tebang Pilih Tangani Kasus

"Untuk reward akan memberikan penghargaan promosi jenjang karier bagi para jaksa dan tata usaha yang dinilai bekinerja baik dan mempunyai prestasi," katanya

Kemudian, Kejati Kalbar telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap jaksa dan tata usaha yang melanggar disiplin PNS sesuai dengan PP 53 Tahun 2010.

Ia menjelaskan Kejaksaan Tinggi Kalbar telah terbukti berlaku tegas kepada jajaran bila terbukti melanggar disiplin seperti pada tahun 2020, ada satu jaksa dijatuhi hukuman ringan.

Dan pada tahun 2021 ada 2 jaksa dijatuhi hukuman sedang dan tata usaha 3 orang dijatuhi hukuman berat.

Tak hanya itu ada 2 orang diberhentikan dengan hormat tidak atas kemauan sendiri, 1 orang diberhentikan tidak dengan hormat.

"Hal ini merupakan komitmen untuk tidak KKN. Pada tahun 2019, Kejati Kalbar telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sedangkan pada tahun 2021 Kejati Kalbar sedang berusaha untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan telah meraih predikat WBK pada tahun 2019," kata Hutagaol.

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan Hadiri Acara Kejaksaan Lewat Vidcon, Bahas Dana Desa

Untuk itu, seluruh pegawai Kejati Kalbar termasuk termasuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), harus mengubah cara kerja yang tadinya terjebak pada rutinitas, linier dan hanya sekadar formalitas.

Sehingga terkesan berbelit-belit dan kolutif, menjadi pelayanan yang cepat, mudah, terukur, inovatif, effisien dan tanpa pungli.

"Ini harus diimplementasikan bukan hanya oleh pimpinan sebagai role model tetapi juga oleh seluruh pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Mereka semua harus menjadi bagian dari proses ini, dalam mewujudkan WBBM yang pada intinya adalah untuk pelayanan publik yang lebih baik.”

“Tekad dan komitmen pimpinan diikuti seluruh pegawai dan PPNPN sehingga terciptanya konsistensi dalam pelayanan publik menjadi lebih baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lingkungan Kejati Kalbar," kata Wakajati. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved