Ada Vaksin Berbayar Kimia Farma , Twit Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh : ''Beli????''

(Update berita nasional menarik, internasional dan lainnya disini)

Menurut sepengetahuannya, Komisi IX hanya mengenal dua jenis pemberian vaksin.

Ia bahkan menyebut kedua jenis vaksin itu diberikan secara gratis, yang juga disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam pengetahuan kami jenis vaksin hanya dua."

"1. Vaksin untuk masyarakat,"

"2. Vaksin yang disediakan perusahaan untuk karyawan dan keluarga karyawan."

"Dan keduanya GRATIS, sesuai keputusan komisi IX dan diperkuat oleh keputusan Presiden @jokowi," kata Nini.

Nini mengatakan, pihaknya sudah mencoba menghubungi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mendapat klarifikasi terkait vaksin yang diperjualbelikan ini.

Namun, kata Nini, belum ada jawaban dari pihak Kemenkes.

Pendapat serupa juga datang dari Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay.

Saleh mengkonfirmasi, bahwa selama ini pihaknya hanya tahu bahwa vaksin gotong royong hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak para pekerja.

Karena itu, vaksin gotong royong tidak dijual ke individu.

Vaksin gotong royong dibiayai oleh perusahaan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.

"Kami baru mendengar hal ini dari media. Makanya, kami juga heran. Di group anggota komisi IX, hal ini sempat diperbincangkan dan dipertanyakan," kata Saleh kepada Tribunnews, Minggu (11/7/2021).

Dalam konteks ini, Komisi IX mendesak agar pemerintah memberikan penjelasan terkait kebijakan ini.

Pasalnya, dasar dari pelaksanaan vaksinasi adalah gratis. Artinya, setiap orang tidak dipungut biaya untuk divaksin.

"Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas," ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.

Selain itu, perlu juga dijelaskan soal pelaksanaan vaksinasi dengan mekanisme ini.

Mulai dari siapa yang akan menjadi vaksinatornya hingga siapa pula yang akan memonitor mereka yang telah divaksin.

"Bukankah setiap orang yang divaksin harus terus dievaluasi kondisinya?" ucapnya.

"Harus diakui bahwa KIPI masih selalu ada. Itu perlu diawasi dan dimonitor. "

"Nah, apakah mekanisme pembelian vaksin di Kimia Farma ini juga akan dievaluasi dan diawasi? Bagaimana koordinasinya dengan komnas/komda KIPI?" pungkas Saleh.

Mulai Besok, Kimia Farma Bisa Layani Vaksinasi Covid-19 Berbayar

PT Kimia Farma (Persero) mulai melayani vaksinasi Covid-19 individu atau berbayar pada esok hari, Senin 12 Juli 2021.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pahala N Mansury membenarkan kabar tersebut.

Menurutnya, program tersebut dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan vaksinasi Covid-19 yang mengalami peningkatan selama beberapa pekan terakhir.

"Pelayanan vaksinasi individu oleh Kimia Farma Group merupakan upaya untuk mengakselerasi penerapan vaksinasi gotong royong dalam membantu program vaksinasi Indonesia untuk mencapai herd immunity secepat-cepatnya," tutur Pahala dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/7/2021), dikutip dari Kompas.com.

Direktur Utama Kimia Farma, Verdi Budidarmo menjelaskan, di tahap awal, program ini baru menyentuh 6 kota dengan 8 klinik.

Namun secara perlahan, perusahaan farmasi pelat merah itu akan memperluas jangkauannya.

Termasuk ke pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar.

Ia pun mengatakan, saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan vaksinasi individu atau berbayar, seiring dengan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

Calon peserta vaksinasi nantinya akan mengikuti prosedur yang segera dipublikasikan dengan biaya sesuai yang ditetapkan pemerintah.

"Kami siap memberikan layanan vaksinasi Individu melalui klinik-klinik kami di seluruh wilayah Indonesia."

"Dalam tahap pertama, kami baru memberikan pelayanan ini di delapan klinik di Jawa dan Bali," ujar Verdi.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Vaksin Bisa Dibeli di Kimia Farma, Wakil Ketua Komisi IX DPR Heran, Belum Pernah Dapat Laporan

(*)