Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sambas Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Usulan 5 Raperda

Diantaranya Muzahar mengatakan, pandangan umum adalah merupakan serangkaian proses dalam setiap pembahasan produk hukum di daerah.

Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Anggota Fraksi Persatuan Demokrat, DPRD Kabupaten Sambas, Muzahar saat menyampaikan pidato pandangan umum dihadapan fraksi-fraksi pimpinan DPRD dan juga Bupati Sambas, Satono 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas menyampaikan pandangan umumnya terhadap pembahasan 5 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sambas.

Pada kesempatan itu, Fraksi Persatuan Demokrat, yang pertama kali menyampaikan pandangan umum pada Paripurna DPRD Kabupaten Sambas,  melalui juru bicaranya, Muzahar mengemukakan beberapa hal penting.

Diantaranya Muzahar mengatakan, pandangan umum adalah merupakan serangkaian proses dalam setiap pembahasan produk hukum di daerah.

Karenanya kata dia, pandangan umum Fraksi-fraksi ini adalah merupakan bagian dari pada partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan pengawasan serta kritik dan saran yang bertujuan untuk kemajuan Kabupaten Sambas.

DPRD Sambas Sambut Baik Langkah Pemda Dengan Lanud Supadio Bahas Bandara Liku

"Produk hukum yang kita buat dapat memberikan nilai positif setidak-tidaknya memberikan payung hukum dalam setiap kita membuat perencanaan pembangunan dan kebijakan untuk kebaikan masyarakat. Tugasnya adalah meningkatkan pelayanan publik agar lebih sesuai dengan tuntutan," ujarnya, Selasa 6 Juli 2021.

Ditegaskan Muzahar dalam pembacaan pandangan umum fraksinya, terkait Raperda yang diajukan oleh pihak eksekutif. Kata Muzahar, itu sudah sejalan dengan pemikiran pemda terutama untuk Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum yang tujuannya untuk menggali penambahan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan menjadi sumber keuangan daerah maupun pembiayaan pembangunan.

"Cara berpikir sederhana, penambahan pendapatan tentu hasilnya akan bertambah dana," tutur dia.

Hanya saja kata Muzahar mengingatkan, tentu ada konsekuensinya di lapangan. Kata dia, seandainya sektor yang tadinya tidak dikenakan retribusi, maka kedepannya tiba-tiba harus berhadapan dengan pengeluaran dengan adanya penarikan retribusi.

"Jangan sampai pengaturan retribusi jasa umum ini nantinya berdampak pada melemahnya perekonomian kedepan," katanya.

Pemkab Akan Benahi Irigasi Untuk Majukan Pertanian Sambas

Karenanya kata dia, hadirnya Perda itu harus bisa memberikan dampak positif bukan negatif, salah satunya adalah dengan harapan bisa menambah pendapatan bagi Kabupaten Sambas.

"Tapi sebaliknya, satu sisi ada penambahan pemasukan, tetapi bagaimana juga disisi lain, roda perekonomiannya lebih meningkat lagi," ungkap Muzahar.

Namun demikian kata politis Demokrat itu, pada prinsipnya, Fraksi Persatuan Demokrat hanya meminta jangan sampai penarikan retribusi itu kedepannya hanya akan membebani pelaku usaha. (*)

(Update Informasi Seputar Kabupaten Sambas)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved