Pemkot Pontianak Tunda Terima CPNS Karena Anggaran Terbatas, Edi Kamtono Pastikan Pelayanan Maksimal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK  - Tahun 2021, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tidak melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPNS-PPPK).

Tidak menerima atau merekrutmen CPNS-PPPK dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki  Pemkot Pontianak.

"Kalau CPNS di Kota Pontianak kita tunda tahun depan, insyaallah tahun depan. Karena tahun ini kita tidak ada tersedia untuk anggarannya," ungkap Wali Kota (Wako) Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Kamis 1 Juli 2021.

Edi Kamtono  memastikan keputusan ini telah melalui kajian. Ia juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu meskipun ASN tak bertambah.

"Ini juga hasil kajian, konsultasi, termasuk dengan kebutuhan. Sementara, kita masih bisa dilayani dengan tenaga yang ada dan tenaga kontrak," ujarnya.

Awalnya, dirinya menduga anggaran CPNS-PPPK akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, informasi yang didapatnya bahwa anggaran itu oleh pemerintah pusat dibebankan kepada Pemkot Pontianak.

"Harapan kita dianggarkan oleh pemerintah pusat, tapi karena ini semua dibebankan ke APBD Kota Pontianak, ini yang menjadi berat, terutama yang PPPK-nya,” katanya.

• CONTOH Surat Pernyataan CPNS 2021, Format Surat Pernyataan Sesuai Petunjuk BKN

Edi menjelaskan, pemkot masih kekurangan anggaran meskipun telah ada dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dan BOS Daerah (Bosda).

“Sementara, kita sudah menganggarkan melalui dana Bosnas dan Bosda. Jadi, masih kurang karena diperlukan dana sekitar Rp 80-an miliar," ungkapnya.

Edi Kamtono menerangkan, Pemkot Pontianak sebenarnya tidak masalah dengan kesiapan penyelenggaraan rekrutmen CPNS-PPPK. Namun, alasan keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa dibuka tahun ini. Ia menerangkan bahwa tahun sebelumnya anggaran CPNS-PPPK ditanggung oleh pemerintah pusat.

"Seharusnya kan pemerintah pusat yang menanggung. Kalau pemerintah pusat yang menanggung kita tidak jadi masalah selama ini. Sebelum-sebelumnya, pemerintah pusat yang menanggung," jelasnya.

Edi berharap masyarakat memahami karena tahun ini tidak ada penerimaan CPNS-PPPK di Kota Pontianak. Ia menyarankan masyarakat bisa mendaftar di daerah lain.

"Tapi ada kan di provinsi dan daerah lain juga. Saya rasa sama saja, karena kalau kita adakan, tapi anggarannya tidak mencukupi, kan repot," katanya.

Edi Kamtono memastikan, pelayanan Pemkot Pontianak masih maksimal meskipun tidak ada penerimaan CPNS-PPPK.

"Sementara kita harus melayani masyarakat melalui pembangunan untuk masyarakat yang berdampak langsung kepada masyarakat. Yang penting pelayanan kita tidak berkurang," imbuhnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak Yuni Rosdiah menyampaikan, Pontianak sudah mengajukan sebanyak 1.135 formasi untuk CPNS-PPPK 2021.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pun telah menyetujuinya.

"Formasi 1.135 terdiri dari calon PNS dan calon PPPK. 143 CPNS, dan 992 PPPK sudah ditetapkan Kemenpan RB," ungkapnya.

Namun setelah disetujui, ternyata anggarannya dibebankan kepada Pemkot Pontianak sehingga pemkot harus menundanya hingga tahun 2022.

"Untuk tahun ini kita belum memungkinkan anggarannya. Jika periode berikutnya bisa memenuhi, insyaallah formasi bisa diajukan lagi ke Kemenpan RB sesuai arahan dari pemerintah pusat," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya menyarankan masyarakat Pontianak yang hendak mencalonkan diri untuk CPNS dan PPPK agar bisa mendaftar di daerah yang lain.

"Untuk calon pelamar CPNS dapat melamar di pemda lain yang membuka penerimaan sesuai ketentuan, untuk yang P3K jika ingin mendaftar di pemda lain disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang diperkenankan dan sudah diatur oleh pemerintah pusat," ungkapnya.

Anggota DPRD Kota Pontianak Zulfydar Zaidar Mochtar berharap, nihilnya penerimaan CPNS-PPPK di Pontianak tidak mempengaruhi kinerja pemerintah. Ketua Fraksi Amanat Keadilan Bangsa (AKB) ini berharap agar pemerintah dapat memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia.

"Jadi apa yang diumumkan pemerintah terkait penerimaan CPNS yang ditunda berkaitan dengan anggaran memang sebenarnya kaitan dengan pemerintah pusat. Tadinya pemerintah pusat akan menggangarkan kegiatan penerimaan ini, lalu pemerintah pusat meminta daerah untuk menangani situasi penerimaan CPNS," ujarnya.

"Yang jadi masalah, penganggaran kita tidak maksimal. Apa yang dijelaskan wali kota dengan kondisi sekarang PAD sangat minim sekali. Jika seandainya sekian ribu diterima PNS atau PPPK oleh Kota Pontianak maka akan kesulitan untuk pendanaannya," tambahnya.

Zulfydar berharap dengan penundaan ini menjadi momentum masyarakat yang telah punya ancang-ancang mendaftar mempersiapkan diri lebih maksimal.

• sscasn bkn go id 2021 Alur Pendaftaran CPNS Lengkap hingga Kompres Foto 100kb & Upload ke sscasn.bkn

"Kita berharap dengan pengumuman ini masyarakat bersabar. Kita memaklumi memang karena situasi yang saat ini, dan kita berharap agar dengan hal ini ke depan dapat dipersiapkan lebih baik lagi," ujarnya.

Namun demikian, kata Bang Zul, sapaan akrabnya, menilai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas terkait tetap memerlukan tenaga kerja. Ia berharap, dinas dapat mencari solusi terbaik, termasuk menerima tenaga honorer.

"Mereka (PNS) inikan sekarang fungsional, difungsikan semua, karena situasi yang sekarang ini terjadi. Namun bukan berarti kebutuhan CPNS tidak ada, khususnya disetiap OPD, namun dikondisi sekarang harus kita maklumi," ujarnya.

"Mengenai tenaga honorer, kan tergantung kebutuhan dinas. Kita tidak melihat itu suatu pemborosan, dengan adanya penerimaan honorer atau tenaga sistem kontrak mungkin juga karena tidak ada penerimaan CPNS. Tinggal bagaimana mampu menangani persoalan pembiayaannya," timpal politisi PAN ini.

Lebih lanjut, ia juga berharap agar dengan nihilnya penerimaan CPNS-PPPK menjadi momentum pemkot memaksimalkan tenaga yang ada.

"Kita berharap dengan kondisi yang diumumkan wali kota tidak mengurangi kinerja pemerintah. Kita harapkan pemerintah lebih mampu memperkuat sendi-sendi di pemerintahan dan tertantang bagaimana pemerintah menunjukkan kepiawaian meningkatkan PAD," ujarnya.

Menanggapi kabar Pemkot Pontianak tak melakukan rekrutmen CPNS-PPPK 2021, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar Ani Sofian menyampaikan bahwa itu menjadi kewenangan kepala daerah masing-masing. “Karena dia yang paling tahu kondisi daerahnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, sementara ini hanya Kota Pontianak yang tidak membuka pendaftaran CPNS-PPPK 2021. Ia mengaku belum ada laporan selain Kota Pontianak. Ani Sofyan mengatakan, pendaftaran telah dibuka sejak 30 Juni-21 Juli 2021.

Pada hari pertama pendaftaran, pihaknya belum mendapatkan keluhan dari para pendaftar. Ia menilai, hal itu mungkin karena para pendaftar masih belajar terhadap aplikasi yang telah disiapkan.

Ia mengungkapkan, server pendaftaran CPNS-PPPK bukan di BKD, akan tetapi terpusat di BKN. “Jadi saya mengimbau semua peserta diharuskan mengikuti petunjuk yang sudah disiapkan. Jangan tidak mengikuti petunjuk yang sudah ada. Baca dengan teliti,” tegasnya.

Formasi Tetap
Di beberapa kabupaten/kota di Kalbar, pelaksanaan rekrutmen CPNS-PPPK 2021 terus berlangsung. Begitupun formasi untuk masing-masing daerah telah ditetapkan Kemenpan RB.

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kayong Utara, Gusti Iman Adi Surya menyampaikan, pendaftaran CPNS-PPPK 2021 telah dibuka.

"Pendaftaran sesuai jadwal yang kita bagikan, dan tidak ada perubahan jumlah formasi jadi tetap sama," ujar Gusti.

Diungkapkan, formasi CPNS untuk tenaga kesehatan (nakes) sebanyak sembilan orang, dan tenaga teknis 21 orang sehingga total 30 orang.

Kemudian, formasi PPPK non-guru untuk nakes 50 orang, dan tenaga teknis 18 orang sehingga totalnya 68 orang.

Adapun formasi PPPK Guru Pemkab Kayong Utara sebanyak 160 orang sehingga total keseluruhan sebanyak 258 formasi.

Kepala BKPSDM Kota Singkawang Zulhiar melalui Kepala Sub Bagian Bidang (Kasubbid) Pengadaan, Pemberhentian dan Mutasi Teddy Somawijaya menerangkan, formasi CPNS di Pemkot Singkawang berjumlah 181 untuk nakes, dan 93 tenaga teknis. “Sedangkan formasi PPPK guru berjumlah 424 orang,” katanya.

Kepala BKPSDM Sanggau Herkulanus HP mengatakan, formasi yang ditetapkan untuk Sanggau sebanyak 3.235 orang untuk PPPK guru. Sedangkan CPNS 224 formasi, dengan rincian nakes 105 orang dan tenaga teknis 119 orang.

"Seleksi pengadaan CPNS dan PPPK non-guru Kabupaten Sanggau dengan menggunakan sistem CAT di SMKN 1 Sanggau," katanya. (oki/ang/dho/kie/hen/jov)