Breaking News:

Delapan Fraksi DPRD Setujui Raperda APBD 2020 Menjadi Perda

Bupati Muda juga apresiasi dan berterimakasih kepada DPRD yang telah memberikan kritik, saran dan masukan selama pembahasan hingga dalam pandangan akh

Penulis: Hadi Sudirmansyah | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Suharso foto bersama dengan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan usai Laporan Pertanggungjawaban Raperda APBD 2020 yang di setujui jadi Perda 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya setujui Raperda laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 yang disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penyataan persetujuan dari Delapan Fraksi di DPRD Kubu Raya menyatakan setuju Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2020 disahkan menjadi Perda disampaikan setelah membacakan pandangan akhirnya saat rapat paripurna.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyatakan mengapresiasi atas dukungan DPRD, Raperda tersebut nantinya akan disampaikan ke Gubernur Kalbar untuk dilakukan evaluasi.

HUT ke-75 Bhayangkara, Bupati Muda Mahendrawan dan Ketua DPRD Apresiasi Kinerja Polres Kubu Raya

"Setelah itu akan dilaporkan ke Mendagri selambat-lambatnya hingga 30 Agustus," ucapnya pada Jumat 2 Juli 2021.

Bupati Muda juga apresiasi dan berterimakasih kepada DPRD yang telah memberikan kritik, saran dan masukan selama pembahasan hingga dalam pandangan akhir yang disampaikan.

"Tentunya yang disampaikan fraksi-fraksi tadi akan menjadi bahan evaluasi dan kita akan terus melakukan penguatan-penguatan terhadap semua sektor," terangnya.

Muda mencontohkan terkait pengelolaan keuangan, penataan aset daerah, penggunaan belanja modal dan jasa, serta kinerja terhadap OPD.

"Kita selalu terus upayakan yang terbaik untuk melakukan perbaikan di semua aspek. Oleh karena itu dukungan dari semua pihak dari berbagai elemen untuk memajukan pembangunan sangat penting agar Kubu Raya semakin menanjak kedepannya," harapnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Suharso mengatakan meskipun Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2020 disahkan menjadi Perda namun terdapat beberapa catatan-catatan.

"Hampir semua fraksi memberikan catatannya terutama berkaitan dengan aset. Sebab aset ini sering kali menjadi rekomendasi BPK RI setiap tahunnya untuk dapat selesaikan," ujarnya.

ASN dan Nakes di Kubu Raya Telah 100 Persen Divaksin

Suharso berharap catatan dari fraksi di DPRD dapat menjadi perhatian serius terutama bagi OPD yang terkait untuk dapat ditindak lanjuti.

"Saran, masukan dan kritikan dari DPRD tentu lah diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan Pemkab Kubu Raya agar terus menunjukan kinerjanya lebih baik," ujarnya.

Menurutnya, pengawasan yang diberikan DPRD ini bagian dari tupoksi yang telah melekat berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. (*)

(Update Informasi Seputar Kabupaten Kubu Raya)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved