Sayangkan Masih Ada Dinas Belum Optimal dalam Penganggaran, Satarudin : Harus Ada Inovasi dari Dinas
Sejauh ini, ia menilai bahwa masih ada temuan Dinas-dinas terkait yang belum optimal dalam menganggarkan dalam program pemerintah.
Penulis: Muhammad Rokib | Editor: Try Juliansyah
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Rapat Paripurna pembahasan tentang pertanggungjawaban APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2020 telah selesai dilaksanakan.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2020 pun sudah disetujui oleh DPRD Kota Pontianak, pada Senin 21 Juni 2021.
Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menyampaikan, bahwa Perda yang diterima oleh DPRD Kota Pontianak itu sudah dikirim ke Gubernur Kalimantan Barat untuk dilakukan evaluasi untuk segera dijadikan Perda.
Hal tersebut dikatakakannya, merupakan tahapan yang sebenarnya harus dilakukan.
• Satarudin Doakan Kesembuhan Wali Kota Pontianak Agar Lekas Sembuh dari COVID-19
Sejauh ini, ia menilai bahwa masih ada temuan Dinas-dinas terkait yang belum optimal dalam menganggarkan dalam program pemerintah.
"Artinya pelaksanakan pertanggungjawaban APBD Kota Pontianak sudah diterima oleh anggota DPRD dan Perdanya sudah dikirim untuk dievaluasi oleh Gubernur dan segera dijadikan Perda. Karena ini tahapannya," katanya
"Masih ada temuan dari BPK, masih ada dinas-dinas yang menganggarkan peruntukannya kurang optimal, nanti di 2022 kami minta agar mereka Dinas terkait betul-betul dalam penganggarannya output dan akramnya harus jelas. Jangan setiap tahun berpusat pada satu program. Artinya harus ada inovasi dari dinas itu terkait penganggarannya," jelas Satarudin.
Ia sangat menyayangkan jika masih ada Dinas-dinas yang belum optimal dalam menganggarkan dan belum optimal dalam kinerjanya.
"Kalau sebagian seperti Dinas Perkim sangat berdampak kepada masyarakat. Artinya mereka melakukan penganggrannya, tapi dampak luas kepada masyarakat masih perlu kami pertanyakan, seperti Dinas Sosial masa data kemiskinan enggak tau berapa jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak. Seharusnya barang itu diluar kepala, jadi penggarannyan bisa tepat sasaran kalau sudah ada datanya. Tidak main tebak-tebak," pungkasnya. (*)
(Simak berita terbaru dari Pontianak)
