Breaking News:

Jaksa Sebut Peralihan Tahanan LH Merupakan Kewenangan Majelis Hakim Tipikor

Fajar melanjutkan, kalau saat ini penahanan terhadap terdakwa telah menjadi kewenangan hakim setelah adanya pelimpahan dari pihaknya.

Penulis: Nur Imam Satria | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Terdakwa kasus dugaan korupsi dana desa berinisial LH, yang juga anggota DPRD Ketapang aktif saat menghadiri kegiatan di kantor DPRD Ketapang. Foto istimewa 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang Fajar Yuliyanto mengatakan kalau kewenangan dalam menetapkan peralihan penahanan dari penahanan sementara di Rutan ke penahanan kota merupakan kewenangan majelis hakim Tipikor Pontianak.

"Statusnya penahanan kota sesuai penetapan dari majelis hakim dan penetapan ini murni kewenangan majelis hakim," kata Fajar, Senin 21 Juni 2021.

Fajar melanjutkan, kalau saat ini penahanan terhadap terdakwa telah menjadi kewenangan hakim setelah adanya pelimpahan dari pihaknya.

Menurut Fajar, kalau pada saat penahanan sebelum pelimpahan ke pengadilan, terdakwa melalui penasehat hukumnya juga sempat mengajukan penangguhan penahanan kepada pihaknya.

Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Bebas Beraktivitas Hingga Ikut Serta Rapat Paripurna DPRD Ketapang

"Namun saat itu kami tolak, sekarang pengajuan ada di pengadilan dan kewenangan di majelis hakim dengan pertimbangan dari mereka, kami sekarang hanya menjalankan apa yang menjadi penetapan hakim," jelasnya.

Ia menjelaskan, sesuai penetapan hakim bahwa terdakwa LH saat ini menjadi tahanan kota di Ketapang yang mana terdakwa dilarang meninggalkan Ketapang terkecuali untuk kepentingan persidangan.

"Untuk persidangan juga kewenangan hakim apakah di Pontianak, kalau di Pontianak maka kami wajib membawa terdakwa kesana, kalau melalui virtual maka kami memfasilitasi untuk persidangan. Sidang lanjutan rencanya kamis ini dengan agenda saksi," ujarnya.

Sedangkan mengenai terdakwa yang beraktivitas seperti biasa, Fajar mengaku kalau di penetapan penahanan kota dari majelis hakim pengadilan Tipikor Pontianak tidak menyatakan adanya pembatasan aktivitas atau yang lebih spesifik.

Lantaran penetapannya hanya pemindahan dari penahanan Rutan ke tahanan kota sehingga terdakwa tidak boleh meninggalkan kota Ketapang.

"Kalau untuk terdakwa beraktivitas sebagai dewan, silahkan ditanyakan ke DPRD apakah ada aturan yang melarang. Kalau di penetapan hakim tidak ada menyebutkan soal pembatasan aktivitas," pungkasnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Ketapang)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved