Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Bebas Beraktivitas Hingga Ikut Serta Rapat Paripurna DPRD Ketapang

LH yang merupakan Anggota DPRD Ketapang dari Fraksi Partai Demokrat terlihat kembali beraktivitas dengan ikut serta dalam rapat paripurna

Penulis: Nur Imam Satria | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Terdakwa kasus dugaan penyelewengan dana desa berinisial LH yang juga anggota DPRD Ketapang aktif tampak kembali beraktivitas seperti biasanya. Padahal saat ini LH tengah menjalani proses sidang yang menjerat dirinya bersama bendahara desa berinisial PT yang saat itu menjabat. Foto istimewa 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Terdakwa kasus dugaan korupsi dana desa Bantan Sari Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat berinisial LH tampak bebas beraktivitas.

Padahal, LH yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) aktif itu saat ini masih pada proses persidangan kasus dugaan korupsi yang menjerat dirinya bersama mantan bendahara desa berinisial PT yang saat itu menjabat.

Dari pantauan, LH yang merupakan Anggota DPRD Ketapang dari Fraksi Partai Demokrat terlihat kembali beraktivitas dengan ikut serta dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Ketapang, Senin 21 Juni 2021.

Saat dikonfirmasi, satu diantara penasehat hukum terdakwa LH, Suryadi Ranik membenarkan kalau saat ini kliennya sedang menjalani tahanan kota peralihan dari tahanan rutan sementara sembari menjalani proses persidangan yang masih berlangsung.

Oknum Anggota DPRD Ketapang yang Ditetapkan Tersangka Tak Kembalikan Kerugian Negara

"Kita memang ada mengajukan permohonan penahanan kota kepada majelis hakim Tipikor pada saat sidang. Bersyukur pengajuan kita dikabulkan oleh majelis hakim sehingga klien kami awalnya di rutan kini menjalani penahanan kota," kata Suryadi, Senin 21 Juni 2021.

Suryadi mengatakan, kalau pengajuan peralihan penahanan ketika proses persidangan telah berjalan merupakan hak terdakwa dan kewenangan memutuskan merupakan kewenangan majelis hakim.

Sama halnya dengan ketika pihaknya mengajukan penangguhan penahanan saat kasus ini belum dilimpah ke pengadilan, saat itu kewenangan memberi atau menolak pengajuan tersebut ada di Kejaksaan lantaran menjadi kewenangan Kejaksaan.

"Namun saat itu penangguhan penahanan kami ditolak Kejaksaan, makanya saat sidang perdana tanggal 20 Mei kami ajukan penahanan kota ke majelis hakim, dan pada tanggal 31 Mei pengajuan dikabulkan majelis hakim," ujarnya.

Menurut Suryadi, pengajuan penahanan kota dilakukan pihaknya dengan pertimbangan bahwa kliennya memiliki keluarga dan anak-anak yang masih kecil sehingga tidak bisa jauh dari keluarga.

"Termasuk juga kami menjamin klien kami tidak melarikan diri. Yang mengajukan penahanan kota hanya terdakwa LH, terdakwa PT tidak mengajukan," pungkasnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Ketapang)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved