Breaking News:

Pemkab Ketapang Gelar Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah

Adapun azas diantaranya, kejelasan tujuan, kelembagaan pembentukan yang tepat, kesesuaian isi dan materi muatan, dapat dilaksanakan, keterbukaan dan k

Penulis: Nur Imam Satria | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah tahun 2021 yang digelar Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang melalui Bagian Hukum Setda Ketapang. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang melalui Bagian Hukum Setda Ketapang menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan produk hukum Daerah tahun 2021, Rabu 16 Juni 2021.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Setda Bidang Administrasi Umum Heronimus Tanam.

Dalam sambutanya, Tanam meminta Bimtek penyusunan produk hukum daerah tahun 2021 harus disusun dengan memperhatikan metode dan cara yang pasti.

Kemudian baku dan standar dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, yuridis serta memperhatikan empat tertib dan azas.

"Tertib yang dimaksud yakni, tertib materi muatan, tertib asas hukum, tertib proses pembentukan dan tertib implementasi," kata Tanam.

Capaian Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Periode 2016-2021 Dinilai Baik

Adapun azas diantaranya, kejelasan tujuan, kelembagaan pembentukan yang tepat, kesesuaian isi dan materi muatan, dapat dilaksanakan, keterbukaan dan kejelasan.

Sementara Kepala Bagian Hukum Setda Ketapang Mintaria menjelaskan Bimtek bertujuan agar Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah serta seluruh peserta yang mengikuti Bimtek bisa mengimplementasikannya pada perangkat daerah masing-masing.

"Bimtek ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman teknis dalam penyusunan produk hukum Daerah kepada ASN lingkungan Pemkab Ketapang. Supaya penyusunannya bisa terstruktur, sistematis dan terpadu sesuai amanat UU nomor 12 tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU nomor 15 Tahun 2019," jelasnya.

Pada pelaksanaan Bimtek tersebut, menghadirkan narasumber dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dini Nursilawati yang memaparkan Materi Teknik dan Strategi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.

Selanjutnya, narasumber dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dengan materi Mekanisme dan Prosedur Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah. (*)

(Simak berita terbaru dari Ketapang)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved