Kemlu RI dan FISIP Untan Gelar Forum Defriefing Kepala Perwakilan RI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Belum lama ini, Kemlu RI yaitu P3K2 Aspasaf dan FISIP Universitas Tanjungpura  mengelar Forum Defriefing  Kepala Perwakilan RI yang mengundang Duta Besar LBBP RI untuk Bulgaria merangkap Albania dan Makedonia Utara (periode 2016-2020), Sri Astari Rasjid, dan Duta Besar LBBP RI untuk Polandia (periode 2019-2021), Dra. Siti Nugraha Maulidiah. Dengan pembahas Dr. Elyta, S.Sos, M.Si, Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Selain itu Kemlu RI yaitu  P3K2 Aspasaf telah menyelenggarakan kegiatan penandatanganan pembaharuan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Kerja Sama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan secara virtual oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI, Dr. Siswo Pramono, LLM., dan Rektor Universitas Tanjungpura, Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., bertempat di Jakarta dan Pontianak.

Acara dibuka oleh sambutan Kepala BPPK yang menyampaikan pentingnya penguatan second track diplomacy khususnya di masa pandemi, melalui sektor akademisi sebagai unsur tak terpisahkan yang menunjang pergerakan mesin diplomasi Indonesia.

• Tim Gabungan TNI-Polri dan Satpol PP Lakukan Operasi PPKM di Warkop dan Kafe di Kubu Raya

Kerja sama yang telah berjalan antara BPPK dan Untan sejak tahun 2017 sejalan dengan upaya Kemlu dalam mendorong terciptanya SDM Indonesia yang handal dan mampu bersaing di dalam komunitas global guna memperkuat pencapaian kinerja pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Lebih lanjut, Kepala BPPK juga menyampaikan harapan agar kerja sama yang ada dapat dikembangkan lebih strategis lagi untuk mendorong diplomasi ekonomi, pemulihan krisis covid-19, pembangunan hijau, kontribusi RI pada level Internasional, serta pengembangan perbatasan dan konektivitas akademis, yang salah satunya dapat dicapai melalui rencana pendirian Pusat Studi Perbatasan oleh Untan sebagai tindak lanjut pembaharuan MoU.

Menanggapi hal tersebut, Rektor Untan menyampaikan dalam sambutannya bahwa Untan berkomitmen akan terus mendukung upaya dan langkah Kemlu dalam penguatan diplomasi RI, utamanya dalam prioritas kontribusi memajukan konektivitas Indonesia dengan kawasan di mana keterbukaan mobilitas orang dan tenaga kerja yang semakin terbuka antar negara-negara ASEAN bisa menjadi peluang sekaligus tantangan.

Untuk itu, penguatan daya saing melalui sharing of knowledge dan innovation dalam bentuk berbagai kerja sama yang telah dilakukan antara Untan dan BPPK Kemlu perlu untuk terus didorong untuk menciptakan generasi yang berkompeten.

Rektor Untan lebih lanjut menyampaikan bahwa penyelenggaraan penandatanganan MoU dan rencana pembentukan Pusat Studi Perbatasan relevan untuk pencapaian komunitas ASEAN 2025 di mana Untan memiliki posisi strategis untuk melakukan pengamatan dan kajian khususnya untuk isu perbatasan dengan Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.

• Polsek Sungai Pinyuh Gelar Vaksinasi Massal Inisiasi Polres Mempawah

Acara Forum Defriefing  Kepala Perwakilan RI dan   penandatanganan MoU berlangsung lancar dan diikuti hampir lima ratus peserta terdiri dari jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pejabat Pemerintah Daerah Kota Pontianak, Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, Kepala Perwakilan RI untuk Laos dan Ekuador, Wakil Rektor III, Dekan dan Wakil Dekan FISIP Untan, dosen dan civitas akademisi Untan, praktisi, peneliti dan perwakilan Lembaga/UPT Untan, swasta, dan kalangan media dari seluruh Indonesia.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan Duta Besar Sri Astari Rasjid terkait pengalamannya selama menjalankan diplomasi seni budaya dan upaya penguatan People-to-People Connectivity di Bulgaria dan Albania dan Makedonia Utara, serta paparan Duta Besar Siti Mauludiah yang menyampaikan potensi Polandia sebagai mitra strategis di Eropa Tengah dan perkembangan kerja sama ekonomi dan perlindungan WNI di masa Covid-19.

Selanjutnya Dr. Elyta selaku pembahas menyatakan Peranan Pemda menjadi sangat penting sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional.

"Kerjasama sister city dipandang sangat membantu bagi fungsi-fungsi Pemerintah dalam membina Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk turut serta secara aktif mendukung pembangunan," ujarnya, kepada Tribun, Selasa 15 Juli 2021.

Seperti yang diketahui ada beberapa bidang kerjasama sister city , antara lain: (1).  Ekonomi,perdagangan, investasi,industri dan pariwisata; (2).Ilmu Pengetahuan, Teknologi dna Administrasi; (3). Pendidikan , Kebudayaan ,Kesejahteraan sosial, dan Olahraga; (4) Bidang yang disepakati oleh kedua pihak.

Lanjut dikatakan Elyta, dari pemaparan kedua Dubes dapat menjadi inisiatif kerjasama sister city bagi Prov.Kalbar untuk dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan di kota/daerah masing-masing. (*)

(Update Informai Seputar Kota Pontianak)