Legislator Kalbar Nilai Rencana Kebijakan PPN Sembako Hanya Tambah List Ketidakadilan Pemerintah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wacana diterapkannya Pajak Penambahan Nilai (PPN) terhadap beberapa bahan pokok (sembako) dan juga pendidikan mendapat kecaman dari berbagai pihak, tak terkecuali dari Alifudin, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Dapil Kalimantan Barat I.

"Kami sudah membaca, mendengar, dan melihat rancangan yang diajukan pemerintah yang masih dalam pembahasan di DPR, ya yang merencanakan tentang pajak sembako, kami menyerap aspirasi masyarakat Kalimantan Barat ya itu tidak setuju adanya pajak tersebut, karena sangat membebani masyarakat," ujarnya, Minggu 13 Juni 2021.

Alifudin menyayangkan, di tengah kondisi masyarakat kecil dan menengah lagi berat, muncuk kabar yang akan membuat mereka semakin khawatir,  Karena dengan adanya PPN untuk sembako maka akan ada kenaikkan harga, dan ini akan sangat memberatkan masyarakat kita.

• Asosiasi Pedagang Kaki Lima Pontianak Tolak Rencana Pemerintah Wacanakan Pemberlakuan PPN Bapok

"Ya bagaimana, kondisi masyarakat sudah  tertimpa musibah pandemi lalu pajak yang untuk konsumsi pokok dinaikkan tentu dampaknya harga naik juga jadi kami sebagai wakil masyarakat Kalimantan barat tidak setuju kami akan  memperjuangkan melalui fraksi PKS agar dibatalkan rencana ini," tambahnya.

Alifudin melihat, kebijakan PPN sembako menambah daftar ketidak adilan pemerintah terhadap rakyat kecil, karena sebelumnya ada pengurangan pajak untuk barang mewah, sementara untuk bahan pokok malah dkenakan pajak.

"Jika ini diterapkan, makan akan menambah daftar ketidak adilan pemerintah. Karena ada ketidakadilan pajak barang mewah jadi nol contoh adalah pajak tentang mobil mewah ya kan, sehingga niatnya agar masyarakat bisa membeli mobil, yang kaya dinolkan yang untuk miskin dinaikan tarif inilah hal-hal yang kami tidak setuju jadi insya Allah kita akan berjuang melalui fraksi PKS agar rencana ini dibatalkan saja," pungkasnya. (*)

(Update Informasi Seputar Kota Pontianak)