Breaking News:

Dukung PPKM Secara Ketat, Satarudin: Sanksi Langgar Prokes Harus Ditegakkan Secara Maksimal dan Adil

Ia menilai dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan bisa menekan angka penyeberan covid-19, khususnya di wilayah Kota Pontianak sebagai ibukota Pro

TRIBUNPONTIANAK/Muhammad Rokib
Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak akan memberlakukan pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro secara ketat selama 14 hari yang akan dimulai pada Senin 14 Juni 2021.

Sebelum diberlakukan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat selama lima hari. Dengan adanya kebijakan ini, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin mendukung atas kebijakan tersebut.

Ia menilai dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan bisa menekan angka penyeberan covid-19, khususnya di wilayah Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat.

Penularan Covid-19 Meningkat, Pontianak Terapkan PPKM Ketat Selama 14 Hari

"Kami mendukung kebijakan walikota terkait PPKM secara ketat untuk menekan angka penyeberan covid-19," ujar Satarudin, Rabu 9 Juni 2021.

Sejauh ini, ia menilai upaya dalam mencegah penyebaran covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah kota Pontianak sudah optimal.

Hanya saja, diungkapkannya perlu ditingkatkan kembali kebijakan yang diambil, baik dari sektor penegakan sanksi maupun pengawasan lainnya.

"Untuk sanksi harus ditegakkan secara maksimal, harus adil. Tidak boleh pandang sebelah mata. Artinya siapapun yang melanggar Prokes, jika ditegur atau dikasi peringatan tidak mau dengar, kasi sanksi sesuai peraturan yang berlaku," ungkapnya.

"Kalau perlu dikasi sanksi denda jika berulang kali langgar prokes," pungkasnya. (*)

(Update Informasi Seputar Kota Pontianak)

Penulis: Muhammad Rokib
Editor: Hamdan Darsani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved