Breaking News:

BPJS Kesehatan Gelar Koordinasi Optimalisasi Pelayanan PRB Di Pontianak

PRB merupakan layanan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih membutuhkan pengobatan atau asuhan keperawatan

Editor: Nina Soraya
Tribunpontianak.co.id/Istimewa
Suasana kegiatan Koordinasi Optimalisasi Pelayanan PRB Di Pontianak. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Demi meningkatkan pelayanan kepada pesertanya, BPJS Kesehatan terus melakukan upaya optimalisasi pelayanan dengan melibatkan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Untuk itu, BPJS Kesehatan Pontianak menggelar kegiatan pertemuan koordinasi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan Program Rujuk Balik (PRB), Senin, 7 Juni 2021.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Adiwan Qodar mengatakan bahwa PRB merupakan layanan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih membutuhkan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dapat dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

"Atas rekomendasi dari dokter spesialis di rumah sakit peserta dengan kondisi stabil selanjutnya dapat berkunjung ke FKTP kemudian dengan resep dari dokter di FKTP peserta PRB dapat mengambil obat di Apotek PRB yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan," tutur Adiwan.

Ia menambahkan pertemuan pada hari ini khusus mengundang stakeholder terkait pelaksanaan PRB seperti pimpinan atau penanggung jawab Apotek PRB yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehtaan Kabupaten/Kota serta Pedagang Besar Farmasi (PBF).

Selain itu juga hadir sebagai narasumber secara daring Koordinator Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Sri Endah Suhartatik.

Sri menjelaskan sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Fasilitas Kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan, dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dalam penyelenggaraan JKN sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal terjadi permasalahan pengadaan obat, alat kesehatan dan/atau BMHP yang dapat berpotensi terjadinya kekosongan obat maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Faskes melakukan upaya penyelesaian sesuai dengan permasalahan dan kewenangannya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Harrison mengatakan pelayanan PRB yang optimal dibutuhkan sinergi dan koordinasi semua pihak terkait.

"Melalui pertemuan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang mungkin masih terjadi di lapangan seperti kekosongan obat penyakit kronis di Apotek penyedia. Peserta JKN-KIS semakin hari menginginkan pelayanan yang mudah, cepat dan senyaman mungkin. Melalui pertemuan ini semua pihak dapat mengoptimalkan peran masing-masing sehingga tidak ada lagi terjadi permasalahan di dalam pelayanan kepada peserta PRB," tutup Harrison. (FR/yl).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved