Breaking News:

Untuk Pemilu 2024, Ini Kata Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar

"Setidaknya masing-masing pihak sudah mulai untuk melakukan persiapan dan rencana strategis untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sere

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar, Ruhermansyah mengatakan jika pihaknya tentu menunggu turunan dari hasil RDP penyelenggara pemilu ditingkat pusat dengan Pemerintah dan DPR mengenai pemilu 2024.

"Itu masih merupakan kesepakatan awal yang dibahas dalam rapat konsinyering antara DPR dan penyelenggara pemilu dan Kemendagri. Tentu akan dirumuskan oleh masing-masing pihak baik oleh DPR RI, penyelenggara pemilu dan Kemendagri pada forum berikutnya," kata Ruher, Minggu 6 Juni 2021 kepada Tribun.

Untuk pastinya, kata dia, tentu pihaknya sebagai pelaksana di tingkat provinsi menunggu terbitnya peraturan yang mengatur tahapan jadwal dan program penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024.

Namun tentu, lanjut Ruher, dengan adanya gambaran jadwal terkait dengan hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

"Setidaknya masing-masing pihak sudah mulai untuk melakukan persiapan dan rencana strategis untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 tersebut," jelasnya.

Baca juga: Pemilu 2024, KPU Provinsi Kalbar Tunggu Arahan KPU RI

Lanjut dikatakan Ruhermansyah, dimasa menunggu pemilu 2024, Bawaslu juga terus melakukan rutinitas dan kerja-kerja organisasi.

Seperti masa sekarang hingga akhir tahun 2021, dikatakan Ruhermansyah jika Bawaslu menyusun rencana kegiatan untuk Tahun 2022 dimana tentu awal Tahun 2022 sudah dimulai tahapan pertama penyelenggaraan pemilu tahun 2004.

Kemudian, menyusun rencana anggaran untuk dapat dilaksanakan kan di tahun 2022 guna menunjang kinerja pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pilkada serentak tahun 2024.

Melakukan koordinasi dengan pemerintah masing-masing tingkatan untuk sama-sama mempersiapkan anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.

"Pada saat sekarang ini juga pada prinsipnya telah dan tetap melaksanakan namanya kegiatan pengawasan partisipatif/ upaya upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu secara berkesinambungan karena hal tersebut sudah merupakan mandat dari undang-undang pemilu," katanya. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved