Warga Perbatasan Mulai Rasakan Imbas Lockdown Malaysia, Rogoh Rp 3 Juta untuk Ongkos Beli Sembako
masyarakat harus rela merogoh kocek lebih dalam sekitar Rp 3 Juta untuk membeli Sembako di Kecamatan lain
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, NUNUKAN - Warga yang tinggal di perbatasan mulai merasakan imbas kebijakan lockdown total Pemerintah Malaysia.
Wilayah Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, misalnya.
Daerah yang ada di pinggiran sungai dengan mayoritas masyarakat bekerja sebagai pedagang tradisional dan mengangkut barang Malaysia, tidak lagi bisa beraktivitas seperti biasa.
Demikian pula nelayan dan pekebun yang biasa menjual hasil kerja mereka ke Malaysia.
Baca juga: COVID-19 di Malaysia ‘Menggila’, Kasus Harian Baru Diprediksi Bisa Tembus 13 Ribu Perhari !
"Tadinya meski lockdown diberlakukan juga, masih ada pemasukan untuk pebisnis barang Malaysia termasuk buruh," ujar Pelaksana tugas (Plt) Camat Lumbis Pansiangan, Lumbis, dihubungi baru-baru ini.
"Mereka masih bisa belanja dan ambil barang di Malaysia. Sekarang semua berhenti karena lockdown total," ujar Lumbis, dihubungi Jumat.
Lumbis mengatakan, masyarakat harus rela merogoh kocek lebih dalam untuk membeli Sembako di Kecamatan lain di Mansalong, yang jarak tempuhnya sekitar 4 jam perjalanan dari Lumbis Pansiangan, atau 8 jam perjalanan pulang pergi.
"Butuh 300 liter bensin sekali jalan, kalau dirupiahkan sekitar Rp 3 juta," katanya.
"Dengan biaya transportasi tinggi tentu harga Sembako juga menyesuaikan, yang tentu jauh lebih mahal," katanya.
Pemerintah Kecamatan Lumbis Pansiangan memiliki cara untuk mempertahankan pendapatan masyarakatnya.
Pembangunan desa yang digalakkan melalui dana desa memberikan pekerjaan para warga yang terdampak lockdown Malaysia.
Proyek pembangunan jalan desa, jembatan dan spot wisata, dipekerjakan secara padat karya, sehingga pemasukan untuk masyarakat yang menganggur bisa teratasi.
Dengan cara ini perputaran ekonomi, setidaknya masih bisa dipertahankan. Hanya saja, kebutuhan Sembako memang masih menjadi ganjalan tersendiri.
Selama lockdown, biasanya masyarakat perbatasan RI – Malaysia menerima subsidi Sembako dari pemerintah provinsi dan kabupaten.
Namun, saat ini subsidi tersebut terhenti dan masih menunggu proses lelang.
"Kita sudah sampaikan keluhan kita ke Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kaltara," katanya.
"Puji Tuhan, bupati responsif dan akan segera mempercepat lelang Sembako," kata Lumbis lagi.
Terpisah, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid juga mengakui, adanya total lockdown Malaysia berpengaruh pada wilayah perbatasan seperti sejumlah kecamatan di Lumbis juga Dataran Tinggi Krayan.
Sejauh ini, Laura sudah memberikan instruksi kepada Dinas Perdagangan Nunukan agar memantau kebutuhan Sembako di wilayah wilayah tersebut.
"Kita berharap jangan sampai mereka kehabisan stok Sembako," katanya.
"Saya sudah meminta Dinas Perdagangan fokus masalah pemenuhan kebutuhan itu. Kita juga akan melakukan lobi lobi masalah ini ke pemerintahan Provinsi maupun pusat," jawabnya.
Laura juga mengatakan akan segera mengawal lelang subsidi Sembako untuk wilayah Lumbis.
Sedangkan untuk dataran tinggi Krayan, Laura masih berusaha berkomunikasi dengan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, supaya segera mengoperasikan toko Indonesia sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat Krayan.
"Ini tantangan kami di perbatasan. Satu sisi kita harus menggenjot perekonomian di tengah kondisi Pandemi," katanya.
"Sementara masyarakat kita di perbatasan, masih butuh perhatian untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka," ungkap Laura.
Seperti diketahui,Pemerintah Malaysia mencatatkan sekitar 572.000 kasus Covid-19 dengan 2.796 kematian sejak pandemi melanda.
Untuk mengatasi kasus Covid-19 yang kian merajalela, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin memberlakukan lockdown total selama 14 hari, mulai 1 Juni hingga 14 Juni 2014.
Kebijakan tersebut juga berimbas di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang tengah berjuang mengantisipasi masuknya virus mematikan tersebut ke Indonesia melalui perbatasan.
"Kita melakukan rapat bersama BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Kita memperkuat sinergitas bersama TNI Polri, khususnya Satgas Pamtas RI–Malaysia untuk mengantisipasi masuknya WNI secara unprosedural. Intensitas patroli aparat keamanan di jalur jalur tikus juga semakin diperketat," ujar Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia (BP2MI) Nunukan, Kombes Pol Hotma Victor Sihombing, Kamis belum lama ini.
Langkah pencegahan tersebut dilakukan karena selama ini, ratusan TKI dari Malaysia nekat memilih pulang ke Indonesia secara unprosedural.
Dari hasil wawancara BP2MI, kebanyakan TKI malas mendaftar untuk pemulangan resmi karena beralasan terlalu bertele tele.
Mereka harus keluar uang untuk tes swab, belum lagi harus karantina terlebih dahulu dan harus sabar menunggu jadwal pemulangan yang ditentukan Konsulat RI di Malaysia.
"Para TKI memanfaatkan jasa calo untuk menjemput dan mengurus kepulangan mereka sampai kampung halaman. Mereka rela membayar 1000 Ringgit sampai 2000 Ringgit Malaysia, atau sekitar Rp 3,5 juta sampai Rp 5 juta,’’lanjutnya.
BP2MI Nunukan mencatatkan ada sekitar 348 TKI unprosedural yang masuk Nunukan melalui jalur illegal atau biasa disebut jalur tikus di medio Januari–Mei 2021.
Dari jumlah tersebut, 7 orang di antaranya terkonfirmasi positif Covid-19.
Ada 4 lokasi yang mereka lewati, masing-masing jalur Sungai Nyamuk Pulau Sebatik, Perairan Seimanggaris, perbatasan darat Krayan, dan jalur kapal tradisional Sei Bolong Nunukan.
"Memang fenomena ini simalakama, kita tidak bisa melarang warga Negara Indonesia untuk kembali. Di sisi lain, ada kekhawatiran mereka membawa virus covid-19 masuk Indonesia," kata Victor.
Masih kata Victor, masuknya ratusan TKI unprosedural menjadi keluhan BP2MI Nunukan.
Terutama untuk hasil swab Polymerace Chain Reaction (PCR) yang lambat.
Sample swab harus dikirim ke RSUD Tarakan dan tidak jarang hasilnya baru datang setelah para TKI selesai menjalani karantina mandiri di Rusunawa Nunukan.
"Kita sudah laporkan itu ke BNPB, mereka segera mengirim alat PCR portable ke Nunukan khusus untuk TKI. Jadi hasilnya bisa lebih cepat nanti. Selain itu, untuk pengawasan masuknya TKI unprosedural, kami libatkan kepala desa," kata Victor.
Sementara itu, Komandan Satgas Pamtas RI – Malaysia Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Mayor Arh Drian Priyambodo mengatakan, satuannya juga menyiapkan ribuan antigen bagi pelintas batas.
Prajurit Satgas Pamtas juga melakukan patroli 24 jam untuk memastikan tidak ada pelintas batas yang lolos dari penjagaan mereka.
"Semua pelintas batas akan kita PCR. Setelah itu mereka kita kirim ke Rusunawa untuk isolasi mandiri. Patroli semakin ketat kita lakukan meski Malaysia lockdown. Karena tidak menutup kemungkinan masih banyak TKI yang pulang lewat Nunukan secara unprosedural," katanya.
__________________
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Imbas Lockdown Total Malaysia, Hidup Warga di Perbatasan Makin Sulit"
Penulis : Kontributor Nunukan, Ahmad Dzulviqor
Editor : Teuku Muhammad Valdy Arief