Breaking News:

Pasca Putusan MK Aron-Subandrio Akan Kembali Dilantik, Ini Kata Pengamat Politik Untan

Barang kali ada tahapan atau hal tertentu pada saat PSSU di Kabupaten Sekadau tidak memperhatikan, sehingga keputusan MK memerintahkan agar dilakukan

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Gubernur Kalimantan Barat menyematkan pin dan tanda jabatan kepada Bupati Sekadau Aron, SH dan Wakil Bupati Sekadau Subandrio, SH. MH. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Politik Untan, Dr. Jumadi, M.Si mengatakan jika pelantikan ulang merupakan konsekuensi dari putusan MK terbaru.

Berikut penuturannya.

Konsekuensi dari putusan MK yang baru itu memang KPU mesti mengusulkan kembali penetapan keterpilihan suara yang sah.

Jadi soal perolehan suaranya sudah tidak ada masalah, itu sah, Aron-Subandrio dinyatakan sebagai pemenang pada pilkada 2020 di Kabupaten Sekadau.

Barang kali ada tahapan atau hal tertentu pada saat PSSU di Kabupaten Sekadau tidak memperhatikan, sehingga keputusan MK memerintahkan agar dilakukan pengusulan ulang untuk ditetapkan kembali.

Konsekuensi dari itu memang harus ada pelantikan ulang, dalam hal ini KPU mengeluarkan surat keputusan baru menetapkan kembali kemudian diusulkan ke Gubernur untuk ditindaklanjuti Kemendagri.

Baca juga: Aron-Subandrio Akan Dilantik Ulang, Begini Respon Gubernur Kalbar Sutarmidji

Kalau masalah boros biaya dipelantikan ulang relatiflah, kan pelantikan juga tidak sama seperti masa-masa lalu. Apalagi dimasa pandemi pengalaman pelantikan sebelumnya yang hadir diruangan sangat terbatas, apalagi menurut saya dengan pelantikan ini akan dihadiri beberapa orang saja, tapi pelantikan ini konsekuensi keputusan MK dan harus dijalankan.

Untuk keputusan yang telah dibuat Aron selama menjabat tentu menjadi kewenangan dan ranahnya Kemendagri untuk menentukan itu, karena inikan konsekuensi dari putusan MK, dan tentu biro hukumlah yang punya kompetensi menjawabnya, apakah nanti Gubernur menunjuk Plt atau bagaimana, sembari menunggu Mendagri mengeluarkan SK baru.

Inikan sudah melewati proses yang cukup panjang, sudah melalui kanal hukum yang benar, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Endingnya seperti ini saya kira kembali kita berharap semua pihak menerimanya. Menerima hasil keputusan MK yang inkrah ini.

Upaya hukum menurut saya sudah maksimal oleh paslon Rupinus-Aloysius, tapi tentu putusan MK juga harus dihargai. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved