SK Pencairan Gaji 13 S-408/MK.02/2021 Kemenkeu Pastikan Pemotongan Gaji 13 PNS 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Asyik pencairan gaji 13 2021 segera dilakukan. 

Jutaan PNS ditanah air akan mendapatkan gaji 13 sesuai dengan gajinya masing-masing.

Namun pada tahun 2021 ini gaji 13 diberikan tidak beserta tunjangan kinerja. 

Gaji 13 sengaja diberikan pemerintah pada Abdi Negara untuk membantu biaya penidikan anak-anak mereka.

Selain PNS, TNI Polri juga mendapatkan gaji 13.

Lantas kapan gaj 13 2021 akan dicairkan?

Biasaya gaji 13 akan dicairkan ketika momen masuk sekolah tahun ajaran baru.

( update informasi gaji 13 )

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan penghematan belanja dalam tahun anggaran 2021.

Adapun penghematan belanja K/L tahun anggaran 2021 itu berasal dari alokasi tunjangan (tukin) hari raya (THR) dan gaji ke-13 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 dengan besaran yang diatur lebih lanjut oleh otoritas fiskal.

Sementara, sumber penghematan belanja berasal dari rupiah murni dan non rupiah murni (BLU) sepanjang alokasinya diperuntukkan bagi pembayaran komponen tunjangan kerja THR dan Gaji ke-13.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021.

Baca juga: Gaji 13 2021 PNS Dipotong, Menteri Keuangan Sri Mulyani Keluarkan Surat Edaran Terbaru

Lebih lanjut, Menkeu mengimbau K/L untuk segera menyampaikan usul revisi anggaran penghematan belanja tahun anggaran 2021 kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) paling lambat tanggal 28 Mei 2021.

“Dalam hal sampai dengan tanggal 28 Mei 2021, usul revisi anggaran tidak disampaikan, maka akan dilakukan pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan,” sebagaimana bunyi surat tersebut.

Di sisi lain, Menkeu menekankan seluruh proses revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja K/L TA 2021 dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta terhindar dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai ketentuan yang berlaku.