PENJELASAN Lengkap Diskes Kabupaten Sambas Atas Tudingan Pungli Tes Rapid Antigen COVID 19

Pada saat Swab Antigen selesai dilaksanakan, diketahui hasil dari Rapid antigen yang dilakukan itu hasilnya positif. Dan karena pelaksanaan Rapid anti

Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Plt Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, dr Ganjar Prabowo 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Plt Sekretaris Dinas Kesehatan yang juga melaksanakan sebagai Dokter Praktek Perseorangan (DPP) mengatakan bahwa benar sebelumnya ada seorang pasien dari salah satu BUMN yang melaksanakan Swab Antigen di tempat praktek miliknya.

Pada saat Swab Antigen selesai dilaksanakan, diketahui hasil dari Rapid antigen yang dilakukan itu hasilnya positif. Dan karena pelaksanaan Rapid antigen di tempat praktek swasta kata dia, memang betul ada pungutan biaya karena itu fasilitas pribadi dan bukan milik Dinas.

Hal ini kata dia, sama seperti jika seseorang ingin berpergian dan melaksanakan Rapid antigen di bandara. Karena dilakukan oleh swasta, pasti ada di pungut biaya begitu juga di tempat praktek swasta lainnya. 

"Saya terangkan bahwa seharusnya kwitansi itu tidak boleh ada stempel Dinkes karena dilaksanakan di fasyankes (Fasilitas layanan kesehatan-Red) swasta atau DPP (Dokter Praktek Perseorangan-Red). Maka kop hasil pemeriksaan harusnya juga tidak boleh kop Dinkes namun harus menggunakan kop DPP dan stempel DPP," ujarnya, Jumat 7 Mei 2021, malam saat di konfirmasi.

Baca juga: Kadiskes Harisson Beberkan Dugaan Pungli Rapid Test Antigen Terhadap Warga Kabupaten Sambas

"Tapi staf diskes berinisiatif sendiri tanpa perintah dan sepengatahuan DPP membuat kwitansi dan hasil test itu berkop dan berstempel Dinkes. Dengan tujuan katanya adalah untuk kepentingan klien guna dapat penggantian dari kantornya," jelas dr Ganjar.

Karena itu adalah Fasilitas layanan kesehatan swasta ungkapnya, tidak mungkin nantinya bisa di klaim ke Dinas seperti yang di maksudkan di pemberitaan yang menyatakan bahwa Dinas Kesehatan Sambas telah melakukan pungutan liar terhadap pasien yang melaksanakan Swab Antigen.

"Fasyankes yang digunakan adalah DPP atau praktek swasta dengan swadana sendiri dan tidak mungkin dapat mengklaim atau meminta penggantian alat rapid ke Dinkes," ungkapnya.

"Tapi karena hasil dari klien reaktif yang membuat staf Dinkes ini berinisiatif menggunakan kop Dinkes. Padahal seharusnya tidak perlu juga, karena hasil reaktif maupun non reaktip ya kalo menggunakan fasilitas DPP ya menggunakan kop dan stempel DPP bukan kop Dinkes," tuturnya.

Nantinya kata dia, kwitansi yang di keluarkan oleh staf di Dinkes itu juga tidak mungkin bisa digunakan untuk mengklaim Fasilitas Kesehatan di Dinas Kesehatan.

"Kwitansi bertulis bahwa klien telah membayar ke staf Dinkes dengan tujuan agar klien dapat penggantian dari kantornya. Dengan demikian tidak mungkin staf dinkes Ini bisa menggunakan kwitansi untuk mendapat klaim atau penggantian dari Dinkes," tutupnya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved