Breaking News:

Temui Mahasiswa, Harisson : Mudik Dilarang Apa yang Mau Digratiskan

Ada permintaan mahasiswa kalau mudik mereka ingin swab pcr atau antigen dibantu, tapi masalahnya saat ini mudik dilarang apa yang mau digratiskan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Puluhan Mahasiswa dari berbagai Kampus di Kota Pontianak menggelar aksi tolak Peraturan Larangan Mudik yang berlangsung di Depan Kantor Gubernur Kalbar, Kamis 6 Mei 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menemui langsung para mahasiswa yang melakukan aksi tolak larangan mudik Lebaran di Depan Kantor Gubernur Kalbar, Kamis 6 Mei 2021.

Usai bertemu dengan Puluhan Mahasiswa di Kalbar yang melakukan aksi Tolak Larangan mudik, Harisson menjelaskan terkait regulasi Larangan mudik ini merupakan kebijakan dari pusat.

Dalam hal ini Pemprov Kalbar maupun kabupaten kota di Kalbar tentu akan menjalankan sesuai arahan dan kebijakan dari Pemerintah pusat.

“Kita tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pusat, karena kita adalah NKRI. Jadi kebijakan larangan mudik ini sudsh menjadi kebijakan Pusat, dan kita harus mengikutinya,”ujarnya kepada Tribun Pontianak, Kamis 6 Mei 2021.

Baca juga: Dilarang Mudik, Mahasiswa di Pontianak Gelar Aksi di Kantor Gubernur Kalimantan Barat

Dimana Pemerintah Provinsi sampai kabupaten kota dalam hal ini hanya mengikuti dan menjalankan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat.

Lanjutnya menambahkan bahwa Kebijakan larangan mudik ini sebenarnya bukan tanpa alasan.

Tentu pemerintah sudah melihat bahwa yang namanya mudik sebenarnya banyak sekali dampak seperti untuk perekonomian masyarakat desa.

“Pada saat tradisi mudik tentu banyak orang yang melakukan proses mudik dimana akan membantu pertumbuhan ekonomi desa karena banyak orang yang naik bus, taksi dan pulang membawa uang sehingga ekonomi berputar,” jelasnya.

Dalam hal tersebut tentu Pemerintah sangat melihat peluang, tetapi pertumbuhan ekonomi di desa karena mudik ini tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan akibat kalau terjadi penyebaran virus corona terhadap pelaku perjalanan orang yang didatangi pada proses mudik.

“Nanti misalnya pelaku perjalanan mudik ini datang kekampung membawa virus covid-19 nanti terpaksa mereka dirawat di RS yang tentunya perlu pembiayaan besar. Hal seperti ini sudah dihitung oleh pemerintah,”tegasnya.

Halaman
123
Penulis: Anggita Putri
Editor: Try Juliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved