Pasca Larangan Mudik, Sejumlah Wilayah di Kalbar Dijaga Ketat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan larangan mudik 6-17 Mei 2021 sesuai kebijakan dari pemerintah pusat.

Larangan tersebut termasuk mudik antar Provinsi ataupun antar Kabupaten di Kalbar.

Hal ini dilakukan masih dalam upaya menekan angka Covid-19 di Kalbar, yang belakangan kembali dalam tren meningkat.

Adapun bagi yang tetap nekat mudik, maka harus menunjukan surat-surat lengkap yang sudah ditetapkan pemerintah.

Bagi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dan tetap nekat mudik, maka yang bersangkutan terancam sanksi.

Baca juga: Kalbar Terapkan Larangan Mudik, Sutarmidji: Ngotot Langsung Dikarantina 14 Hari

“Kita sudah siapkan 700 kamar, kalau masih ngotot dan tertangkap melanggar aturan tentang mudik dan melanggar Prokes akan langsung dikarantina selama 14 hari,”tegas Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Senin 3 Mei 2021.

Sutamidji menegaskan kembali soal larangan mudik juga telah sesuai aturan pusat. Baik dari luar Kalbar ke Kalbar maupun mudik lokal antar daerah di Kalbar. 

“Sekarang masuk Sintang harus menyertakan hasil swab. Begitu juga masuk Kota Singkawang sebentar lagi juga diterapkan demikian.

Kota Pontianak juga pasti menerapkan itu. Kalau daerah lain membiarkan lihat saja dampaknya,”tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menjelaskan prihal larangan mudik lebaran kali ini.

Sesuai aturan pusat, larangan mudik ditetapkan pada 6-17 Mei 2021.

Namun ada pegecualian untuk pegawai yang melajukan perjalanan dinas, berkunjung karena ada keluarga inti yang meninggal dunia, ibu hamil yang akan melahirkan.

Namun tetap harus melampirkan surat tugas dan surat bebas Covid-19 Antigen atau Swab PCR.

“Pokoknya dilarang mudik. Satgas Kabupaten kota tetap harus sosialisasikan larangan mudik 6-17 Mei,” tegasnya.

Ia mengatakan Polres dan Kodim tiap daerah akan melakukan pengetatan dan akan menjaga pintu masuk di wilayah masing-masing.