Gelar Paripurna, Ini Rekomendasi DPRD Untuk LKPJ Bupati Sambas Tahun Anggaran 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas melaksanakan rapat paripurna penyampaian keputusan DPRD Kabupaten Sambas tentang rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas tahun anggaran 2020.

Di hadapan Bupati Sambas, Ketua Panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sambas, untuk LKPJ Bupati Sambas, Supni Alatas mengatakan untuk tahun anggaran 2020, memang dirasakan sangat sulit sebagai akibat dari hantaman pandemi Covid-19. Dan ditambah lagi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sehingga banyak anggaran yang dialihkan.

Karenanya kata dia, Pemerintah Daerah perlu jeli untuk menambah pendapatan asli daerah dari pajak dan mesti di optimalkan.

"Sehingga pendapatan pajak perlu untuk dioptimalkan, dan perlu untuk menginvetarisir penerimaan pajak," ujarnya, Senin 26 April 2021.

Baca juga: Kasus Konfirmasi Covid-19 di Sambas Bertambah Enam Kasus, Total Kini 299 Pasien

Supni mengatakan Sambas pada 2020 juga mencatatkan Silpa sebesar Rp 32 milyar maka untuk memperbaiki hal tersebut kata dia, pemerintah daerah meski benar-benar menyusun perencanaan agar anggaran bisa diserap dengan maksimal.

Disektor pendidikan kata dia, DPRD mencatat masih banyak sekolah yang perlu perhatian lebih dari pemerintah daerah. Begitu juga pada bidang kesehatan yang ada di Kabupaten Sambas, justru kata dia pada bidang kesehatan masih belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan terutama dalam hal pelayanan rumah sakit.

"Di bidang pendidikan masih banyak sekolah-sekolah yang rusak, kemudian banyak kekurangan guru, untuk itu DPRD merekomendasikan Sambas untuk lebih banyak mengusulkan guru PNS atau P3K," tegasnya.

"Kita belum mampu mendekati standar pelayanan rumah sakit, DPRD merekomendasikan Bupati Sambas untuk meningkatkan pelayanan dan menyediakan dokter spesialis," tuturnya.

Sementara untuk bidang pembangunan jalan, saat ini pertumbuhan jalan mengalami peningkatan yang baik kata dia. Dimana pertumbuhannya mencapai 6,7 persen dan merupakan angka tertinggi dalam pemerintahan kabupaten Sambas.

"Namun tentu masih banyak jalan yang rusak, maka kedepannya kita rekomendasikan untuk memprioritaskan pembangunan jalan yang berpengaruh pada pada pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Persoalan tenaga kerja kata dia, juga menjadi perhatian DPRD. Kata dia, saat ini angka penganguran di Kabupaten Sambas diperkirakan meningkat, dan lebih lagi saat banyak TKI yang pulang sebagai dampak dari pendemi Covid-19.

"Tentu ini menjadi persoalan, kami meminta Bupati Sambas untuk membuat regulasi untuk mewajibkan pelaku usaha dikabupaten Sambas mengambil tenaga kerja asal Sambas," beber Politisi Golkar itu.

Pada sektor pertanian kata dia, banyak masyarakat Sambas yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Namun dirasakan belum maksimal bantuan-bantuan yang di berikan kepada para petani tradisional di Sambas.

Disisi lain kata dia, isu pencemaran lingkungan juga menjadi perhatian mereka dalam satu tahun terakhir.

"Kemudian masih banyaknya kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan kelapa sawit, maka DPRD berharap agar tidak dilakukan pembiaran dan segera untuk menyelamatkannya," tutupnya. (*)