Breaking News:

Miliki Hutang ke Negara? DJKN Gulirkan Program Keringanan Utang Hingga Desember 2021 Catat Syaratnya

"Bentuk keringanan ini ada beberapa macam, keringan bunga, keringanan denda, keringanan pokok serta ongkosnya, juga penghentian moratorium terhadap ti

TRIBUNPONTIANAK/FERRYANTO
Indra Safri, Kepala KPKNL Pontianak saat berikan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas ke Lisa Nurahmi (42), warga Pontianak yang mendapatkan program Keringanan Utang ke Negara, Rabu 21 April 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kabar gembira bagi warga masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, Kementrian Keuangan pada tahun 2021 ini telah menggulirkan program Keringanan Utang.

Jadi, bagi setiap warga Indonesia yang memiliki utang kepada negara, dapat mengajukan keringanan utang ini.

Pengajuan program Keringanan Utang ini dapat dilakukan di kantor KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) di masing - masing daerah hingga 31 Desember 2021 mendatang.

Indra Safri, Kepala KPKNL Pontianak menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.06/2021 khususnya dari DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara) memberikan keringanan bagi warga Indonesia yang memiliki hutang kepada negara.

"Bentuk keringanan ini ada beberapa macam, keringan bunga, keringanan denda, keringanan pokok serta ongkosnya, juga penghentian moratorium terhadap tindakan - tindakan baik itu penyitaan maupun lelang harta jaminan yang dimiliki oleh debitur yang berhutang kepada negara,"tutur Indra Safri.

Dengan adanya program ini, diharapkan membantu memulihkan ekonomi masyarakat khususnya akibat dampak Pandemi Covid 19.

"Jadi, diharapkan masyarakat yang memiliki hutang kepada negara dapat memanfaatkan program ini. Karena terdapat diskon yang cukup siginifikan untuk meringankan dari hutang tersebut,"Harapnya.

Bila ingin mengajukan permohonan Keringan Utang di KPKNL, dapat menyiapkan sejumlah berkas umum, diantaranya, Surat permohonan tertulis, Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk selaku penanggung utang, penjamin utang.

Baca juga: Pastikan Harga dan Ketersediaan Barang Aman, Disperindagnaker Ekstra Rutin Lakukan Monitoring Pasar

Kemudian, turut pula menyertakan dokumen pendukung berupa, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan ataupun Desa, yang menerangkan penanggung hutang tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan Utang.

Surat keterangan dari instansi terkait bahwa penanggung utang terdampak bencana yang mempengaruhi kondisi ekonomi penanggung utang.

Halaman
12
Penulis: Ferryanto
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved