Harisson Akui Pelaksanaan Vaksinasi Lansia Ada Hambatan Mulai dari Stok Vaksin, dan Petugas
Ia mengatakan tentu dalam pelaksanaan vaksiansi lansia mempunyai hambatan seperti mereka kadang tidak ada yang mengantar ke faskes yang telah disiapka
Penulis: Anggita Putri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan imunisasi bagi lansia di Kalbar sudah ditargetkan mencapai 407.885 orang.
Berdasarkan data Dinkes Provinsi Kalbar bahwa sampai 18 April 2021 vaksinasi lansia sudah mencapai 13.533 orang (3,32 persen) untuk vaksinasi pertama, sedangkan vaksinasi kedua sebanyak 5.110 orang ( 1,25 persen).
“Vaksinasi lansia yang paling banyak di Kota Pontianak mencapai 9.911 orang (19,99 persen),”ujarnya saat diwawancarai di Ruang kerjanya, Selasa 20 April 2021.
Ia mengatakan tentu dalam pelaksanaan vaksiansi lansia mempunyai hambatan seperti mereka kadang tidak ada yang mengantar ke faskes yang telah disiapkan.
“Kalau di Kota Pontianak kita siapkan di puskesmas begitu juga daerah lain. Disamping itu ada lansia yang tidak pergi program vaksinasi karena tidak mengetahui prosedurnya tapi ada juga yang belum mau di vaksin,”ungkap Harisson.
Lanjutnya menyampaikan untuk pelaksananaan vaksinasi lansia ada hambatan dari satu bulan baru saja hanya mencapai 3,32 persen.
Baca juga: Beri Edukasi ke Pengunjung Warkop, Harisson Ingatkan Bahaya OTG
“Salah satu kendala yakni petugas kesehatan harus melayani juga tugas pelayanan publik dan kelompok yang menyebabkan harus berbagi waktu dan orang dalam pelaksanaan vaksinasi lansia,” jelasnya.
Ia mengatakan Dinas Kesehatan Provinsi maupun kabupaten kota sudah membagi khsusus untuk puskesmas, rumah sakit tidak melayani vaksinasi untuk publik dan lain-lain.
“Puskesmas dan rumah sakit khusus melayani vaksinasi lansia, sedangkan untuk vaksinasi kelompok pelayanan publik dilaksanakan ditempat tertentu. Jadi tidak mengganggu pelayanan bagi lansia,”paparnya.
Diakuinya ada juga beberapa lansia yang menolak dan belum mau di vaksin,tentu ini berkaitan informasi sosialisasi mengenai vaksin.
Hambatan lainnya terkait stok vaksin yang memang terbatas dan menyebabkan kabupaten kota harus menjaga stok vaksin.
Vaksin pertama diberikan lalu di jaga untuk pelaksanaan vaksin kedua karena kalau sudah waktunya di vaksin yang kedua kalinya kalau vaksinnya tidak ada akan percuma saja.
“Untuk itulah Diskes kabupaten kota membatasi pelaksanaan vaksinasi berkenaan stok yang terbatas,”pungkasnya. (*)