Sekda Yosepha Hasnah Minta Jangan Ada Mark Up Pengadaan Barang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah meminta seluruh SKPD menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) baik rencana pengadaan maupun rencana pemeliharaan mempedomani PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Yosepha, mulai tahun anggaran 2021 ini, secara tegas dalam PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, RKBMD merupakan salah satu dasar penyusunan RKA SKPD.

Sehingga kedepan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah tidak akan bisa dilakukan apabila tidak diusulkan dalam RKBMD.

"Proses penganggaran dan pengadaan barang milik daerah harus mempedomani ketentuan yang berlaku. Jangan ada mark up terhadap pengadaan barang, baik kualitas maupun kuantitasnya," tegas Yosepha, Rabu 7 April 2021.

Baca juga: BPKAD Sintang Gelar Pelatihan Teknis Penilaian Barang Milik Daerah

Terkait Penggunaan barang milik daerah, Yosepha minta agar digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, baik barang inventaris kantor maupun kendaraan dinas.

"Buat surat penunjukan dan berita acara serah terima untuk penanggung jawab penggunaannya, yang paling penting harus selalu dipelihara dan laksanakan kewajiban-kewajiban pembayaran pajak dan lain sebagainya," ujarnya.

Yosepha percaya kedepan pengelolaan barang milik daerah yang baik, efektif, efisien, berdayaguna dan akuntabel dengan komitmen dan kerja keras bersama.

"Saya sangat setuju dan berharap pemerintah daerah mampu memiliki Pejabat Fungsional penilai barang milik daerah agar pengelolaan barang milik daerah khususnya dalam rangka pencatatan, pemanfaatan dan pemindahtanganan dapat berjalan dengan baik dan akuntabel," kata Yosepha. (*)