Breaking News:

PTUN Kabulkan Gugatan Soal 5 Perangkat Desa Kuala Dua yang Diduga Diberhentikan Sepihak oleh Kades

Atas dasar itu, lima perangkat desa tersebut langsung melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Dan gugatan yang dilayangkan ters

TRIBUNPONTIANAK/MUZAMMILUL ABRORI
Sekretaris Desa yang diberhentikan sepihak Yanto Hasyana saat ditemui awak media, pada Senin 5 April 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Lima perangkat Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya diduga diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Desa Kuala Dua Kubu Raya pada Januari 2020 lalu.

Diketahui, lima perangkat desa tersebut diantaranya yakni Sekretaris Desa, dan empat Kepala Dusun setempat, yang diberhentikan sepihak sesuai SK Kepala Desa, dengan pengangkatan baru namun tidak sesuai prosedur dan tanpa alasan yang tepat.

Karena berdasarkan Pemendagri nomor 67 Tahun 2017 perangkat desa diberhentikan karena 3 sebab yakni meninggal dunia, permintaan sendiri dan melanggar fungsi dan wewenang namun hal ketentuan tersebut tidak terbukti kepada 5 perangkat desa ini.

Atas dasar itu, lima perangkat desa tersebut langsung melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Dan gugatan yang dilayangkan tersebut dikabulkan oleh PTUN Pontianak pada Agustus 2020.

“Sejak dilantiknya Kepala Desa pada Desember 2019 banyak terjadi pemberhentian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur, pemberhentian dan pengangkatan ini bertentangan dengan aturan tersebut sehingga kami semua melayangkan gugatan ke PTUN (pengadilan tata usaha negara) Pontianak,” ujar Sekretaris Desa yang diberhentikan sepihak Yanto Hasyana kepada awak media, pada Senin 5 April 2021.

Sekretaris Desa yang diberhentikan sepihak Yanto Hasyana saat ditemui awak media, pada Senin 5 April 2021.
Sekretaris Desa yang diberhentikan sepihak Yanto Hasyana saat ditemui awak media, pada Senin 5 April 2021. (TRIBUNPONTIANAK/MUZAMMILUL ABRORI)

Atas gugatan tersebut, PTUN Pontianak mengabulkan gugatan yang dilayangkan karena Kepala Desa dinilai melanggar undang-undang Permendagri dan memerintahkan Kepala Desa Kuala Dua untuk kembali merehabilitasi hak dan kedudukan Sekdes lama ke posisi semula, karena SK tersebut tidak berkekuatan hukum.

“Walaupun kami sudah memenangkan di PTUN, Kepala Desa yang tidak terima atas keputusan PTUN Pontianak kembali mengajukan banding di PTUN Jakarta. Namun ternyata dari sidang PTUN Jakarta tidak mengabulkan permohonan banding yang dilayangkan Kepala Desa karena PTUN Jakarta mengacu pada putusan PTUN Pontianak,” tambahnya.

Baca juga: Dewan Kubu Raya Ajak Masyarakat Tak Khawatir Jalani Vaksinasi Dibulan Ramadhan

Namun hingga saat ini, walaupun sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, lima perangkat desa tersebut masih belum dikembalikan ke jabatan semula.

“Ini kami pertanyakan, kami sudah berkekuatan hukum tetap atau ikrah, tapi kami belum dikembalikan, sebenarnya ada apa ini? Jika hal ini terus dibiarkan maka akan terjadi gejolak di tingkat Desa,” tuturnya.

Sementara Ketua Forum Penyelamat Desa Kuala II, Herry Z AR meyayangkan permasalahan sengketa di perangkat desa karena seharusnya permasalahan ini dapat diselesaikan secara internal.

“Kami menyayangkan hal ini terjadi, padahal permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi kenapa sampai ke Pengadilan. Seharusnya lingkungan perangkat desa memberikan contoh kepada Masyarakatnya,” ujarnya.

Heery berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan agar kedepan dapat secara bersama-sama membangun Desa Kuala II lebih maju kedepannya. (*)

Penulis: Muzammilul Abrori
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved