Breaking News:

Jadi Acuan Data Hingga ke Pusat, Leysandri Ingatkan Dukcapil Lakukan Pendataan Secara Valid

Ia juga berpesan agar Perencanaan program dan kegiatan di bidang administrasi kependudukan agar difokuskan untuk peningkatan cakupan pelayanan yang me

Penulis: Anggita Putri
Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Sekda Kalbar saat membuka kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Forum Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Kalimantan Barat, di Hotel Gajah Mada Pontianak, Rabu 10 Maret 2021 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Leysandri mengingatkan Dukcapil agar  dalam mengeluarkan data harus benar-benar valid karena data tersebut akan menjadi referensi nasional. 

Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Forum Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Kalimantan Barat, di Hotel Gajah Mada Pontianak pada Rabu 10 Maret 2021 Kemarin.

Ia juga berpesan agar Perencanaan program dan kegiatan di bidang administrasi kependudukan agar difokuskan untuk peningkatan cakupan pelayanan yang meliputi penguatan kualitas, pelayanan administrasi kependudukan melalui satu data kependudukan. 

Baca juga: Sekda Kalbar Sebut Fokus Penelitian Kratom di Kalbar Harus Terus Dikembangkan

Usai membuka kegiatan, Sekda Kalbar mengatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang langsung melayani masyarakat, tentunya data dari Dukcapil ini akan menjadi referensi nasional.

"Jadi, data itulah yang dipegang oleh semua instansi pemerintah, baik Pusat maupun dari Daerah. Oleh karena itu, kita harapkan perekaman baik KTP (Kartu Tanda Penduduk) harus dipenuhi dengan standar nasional," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis 11 Maret 2021.

Saat ini Provinsi Kalbar tinggi dalam pembuatan  Kartu Identitas Anak (KIA) dengan target Kalbar melebihi target nasional dalam pembuatan KIA.

"Target nasional 20, dan  Kalbar 25,bahkan kita sudah mencapai bahkan lebih. Saya berharap supaya data Dukcapil benar valid tersedia dan tersaji dengan baik, termasuk bagaimana memformulasikan kebijakan ke depan dalam kita menghadapi Pemilu," ujarnya.

Leysandri meminta agar di pemilu mendatang, tidak ada lagi beredar surat keterangan. Apabila ditemukan orang tidak mempunyai KTP, maka Dukcapil segera dievaluasi.

"Mereka (Dukcapil) harus bekerja profesional untuk bagaimana mengedukasi masyarakat, supaya memiliki identitas diri dan yang penting juga memiliki kartu keluarga," jelas dia.

Masih kata Leysandri, jangan sampai dibiarkan terus menerus. Karena jika dibiarkan ke depannya, akan berbenturan dengan kepentingan semua pihak. 

"Ada kecurigaan nanti bahwa Dukcapil ini tidak profesional kerja, karena itu tadi kita menekankan supaya data ini bisa menjadi acuan yang sangat strategis untuk mengukur kebijakan setiap Kepala Daerah dalam mengevaluasi anggaran dan kebijakan pembangunan," tutupnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved