Kebijakan AHY Dinilai Rugikan Banyak Kader Daerah Alasan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Digelar?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kisruh Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat terjadi karena kepemimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

KLB dilaksanakan atas semangat dan harapan Demokrat dipimpin Ketua Umum yang kompeten, terbuka, egaliter dan tidak semena-mena.

AHY dianggap tak mampu melakukan introspeksi diri atas kebijakannya yang merugikan banyak kader di daerah.

"Iuran wajib tiap bulan ke DPP dan setoran mahar pilkada tanpa feedback ke daerah kembali adalah sesuatu yang dzalim," kata Eks Kader Partai Demokrat Darmizal.

Baca juga: Klaim Pendiri Partai Demokrat KLB Partai Demokrat Dihadiri 1.500 Kader dan 387 DPC Partai Demokrat

Eks Kader Partai Demokrat Darmizal mengungkapkan, Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat akan berlangsung pada Jumat 5 Maret 2021 ini.

Darmizal mengklaim, sebagian besar Ketua DPD dan Ketua DPC sudah menyampaikan kesediaannya untuk hadir dalam KLB.

"Pendiri Partai, Ketua DPD dan DPC, Pimpinan Organisasi Sayap, seperti AMD, KMD, BMD dan GMD beserta pengurus di seluruh Tanah air, sudah konfirmasi datang (ke KLB)," kata Darmizal dalam keterangannya, Kamis 4 Maret 2021 malam.

Menurutnya, KLB dilaksanakan atas semangat dan harapan Demokrat dipimpin Ketua Umum yang kompeten, terbuka, egaliter dan tidak semena-mena.

Darmizal menyinggung langkah DPP Demokrat pimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dinilainya sudah sangat terlambat dalam melakukan upaya pendekatan kepada DPD dan DPC.

Dia menganggap, tindakan tersebut sebagai upaya yang sia-sia.

"KLB sudah di depan pintu. Nasi sudah jadi bubur. Mereka tidak perlu menyesalinya," jelasnya.

Darmizal juga mengungkit kembali tindakan AHY yang dinilainya sembrono saat menuduh adanya kudeta di tubuh partai Demokrat.

Dia justru menganggap AHY tak mampu melakukan introspeksi diri atas kebijakannya yang merugikan banyak kader di daerah.

"Iuran wajib tiap bulan ke DPP dan setoran mahar pilkada tanpa feedback ke daerah kembali adalah sesuatu yang dzalim," tuturnya.

Mantan politikus Partai Demokrat itu meyakini KLB adalah jalan dan kesempatan terbaik bagi semua kader Demokrat untuk menyelamatkan partai.

Menurut dia, ini adalah warisan terbaik yang bisa dilakukan untuk kembali membesarkan Partai Demokrat.

Sebelumnya diberitakan, Darmizal menyebut ia bersama sejumlah pendiri dan kader senior Demokrat tengah menyiapkan rencana KLB Partai Demokrat.

"Agar ada perbaikan kinerja apabila ketua umumnya diganti melalui progres kongres luar biasa," kata Darmizal dalam konferensi pers di Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu 27 Februari 2021, dikutip dari Kompas.tv.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, para mantan kader Demokrat tidak perlu memaksakan diri membuat kongres luar biasa ( KLB).

"Jangan memaksakan diri membuat KLB bodong. Sudah mantan kader, masih saja mau ikut-ikutan mengurus Partai Demokrat. Lebih baik waktunya dipakai buat bantu rakyat saja yang sedang kesulitan karena pandemi dan bencana" kata Herzaky dalam siaran pers, Rabu (3/3/2021).

Ia mengatakan, para mantan kader sudah tidak berhak membawa-bawa dan mengatasnamakan diri sebagai Partai Demokrat.

Herzaky pun menegaskan, partainya solid di mana para pemilik suara telah berkomitmen mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Klaim 1.500 Kader

Sedikitnya 1. 500 kader Partai Demokrat akan hadir dalam Kongres Luar biasa (KLB) Partai Demokrat.

Dari 1.500 kader Partai Demokrat, akan ada 387 DPC yang hadir dalam KLB.

Beberapa nama tersohor pun dikabarkan akan hadir dalam KLB Partai Demokrat.

Di antaranya Kepala Staf Presiden Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, Darmizal, hingga Marzuki Alie.

"Total 387 DPC yang hadir, dengan sekitar 1.500 kader," ujar Pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat 5 Maret 2021.

Baca juga: Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, Berikut Lima Nama Calon Ketua Umum Pengganti AHY

Hencky turut mengungkap nama-nama yang dikabarkan hadir dalam KLB ini memang benar adanya.

Mulai dari Kepala Staf Presiden Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, Darmizal, hingga Marzuki Alie.

"Semuanya sudah dilokasi," kata Hencky.

Kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat disebut akan digelar di salah satu hotel di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Demokrat: Mekanisme KLB Partai Demokrat Ilegal dan Inkonstitusional

Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan upaya kudeta dengan mekanisme kongres luar biasa (KLB) oleh sejumlah pihak dari dalam dan luar Partai Demokrat dapat dipastikan sebagai gerakan yang ilegal.

"Gerakan tersebut adalah gerakan yang ilegal. Mengapa? Meskipun KLB adalah salah satu forum yang konstitusional, namun bila ada pihak-pihak yang ingin melakukan KLB saat ini, dapat dipastikan itu gerakan inkonstitusional," ujar Didik, kepada wartawan, Jumat 5 Maret 2021.

"Karena sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat pelaksanaan KLB hanya dapat dilaksanakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau minimal 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai," imbuhnya.

Didik yang merupakan anggota Komisi III DPR RI itu mengungkap saat ini DPD dan DPC se-Indonesia tetap solid bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan tegas menolak KLB.

"Belum lagi Majelis Tinggi tidak mungkin dan tidak pernah mengeluarkan persetujuan apapun terkait dengan pelaksanaan KLB tersebut. Mustahil KLB dapat dilakukan," kata dia.

Berdasarkan hal tersebut, Didik mengatakan KLB itu dapat melanggar hukum dan membahayakan tatanan demokrasi Indonesia jika dipaksakan dan dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak serta kewenangan secara sah, apalagi melibatkan pihak eksternal.

Baca juga: GEJOLAK di Demokrat Menuju Puncak - SBY akan Beri Pernyataan Merespons Isu Kudeta dan KLB Jumat Ini

Plt Ketua DPC Partai Demokrat Tuban itu menilai pemerkosaan hukum dan demokrasi demikian harus dihentikan dan dibubarkan karena selain menciderai prinsip negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, juga bisa membuat kerusakan permanen dalam tatanan demokrasi dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dalam kondisi demikian Negara dan pemerintah harusnya hadir melindungi pihak-pihak yang sah secara hukum, menegakkan keadilan dan menindak pihak-pihak yang sengaja melakukan perusakan," ungkapnya.

"Demikian juga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan pengayoman serta menegakkan hukum harus segera mengambil langkah-langkah nyata untuk membubarkan acara yang nyata-nyata dilakukan secara Illegal tersebut, apalagi berdasar konfirmasi dari pihak kami, acara tersebut tidak mengantongi izin keramaian dari Mabes Polri maupun Polda Sumut," imbuhnya.

Lebih lanjut, Didik juga meminta agar Menteri Hukum dan HAM menolak dengan tegas jika nantinya KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham.

Didik beralasan AD/ART Hasil Kongres V tahun 2020 sudah disahkan oleh Kemenkumham, dan demi hukum Kemenkumham sudah memahami sepenuhnya standing aturan maupun struktur personalianya.

Belum lagi, kata dia pada tanggal 4 Maret 2021 surat DPP Partai Demokrat sudah diterima Kemenkumham terkait dengan standing perencanaan dan pelaksanaan KLB yang ilegal dan inkonstitusional.

"Dengan dalih apapun, Menkumham secara akal dan logika sehat mestinya tidak akan menerima, dan harusnya dengan tegas menolak hasil-hasil KLB," pungkas Didik.

Kongres Luar Biasa Dinilai Ilegal, Politikus Demokrat: Jika Ada, Berarti Itu Makar

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Demokrat, Kamhar Lakumani menegaskan, tidak ada penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Partai Demokrat.

Jika ada yang mengatasnamakan Partai Demokrat untuk menyelenggarakan KLB, hal itu dipastikan ilegal.

"DPP Partai Demokrat belum pernah mengeluarkan SK Kepanitiaan tentang penyelenggaraan KLB. Jika ada demikian, itu berarti makar, tak sesuai konstitusi Partai Demokrat. Tak punya legal standing," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat 5 Maret 2021.

"Apalagi mereka-mereka yang telah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat, sama sekali tak punya hak untuk membawa-bawa nama Partai Demokrat dan menggunakan atribut Partai Demokrat," lanjutnya.

Bagi Demokrat, kata Kamhar, Gerakan Pengambilalihan Kepemimipinan Partai Demokrat (GPK PD) murni sebagai praktik 'pelacuran' kader dan para mantan kader yang terobsesi kekuasaan.

Di sisi lain mempertontonkan arogansi kekuasaan di mana Moeldoko yang juga Kepala Staf Presiden berambisi mengambil alih Partai Demokrat untuk pemenuhan syahwat politiknya pada 2024 nanti.

"Kami tegaskan ini bukan persoalan internal Partai Demokrat, karena tak ada sama sekali persoalan atau riak-riak dari segenap kader yang memiliki legal standing atau pemilik suara sah yaitu 34 orang Ketua DPD dan 514 orang Ketua DPC," ujarnya.

Menurut Kamhar, praktik demikian tak hanya mengancam kedaulatan Partai Demokrat, namun mengancam eksistensi demokrasi yang diperjuangkan bersama sebagai agenda reformasi.

Hal itu terbaca sebagai operasi yang dimotori aktor eksternal yang terafiliasi dengan kekuasaan yang menggunakan tangan para mantan kader dan segelintir kader yang diduga tergiur kekuasaan dan rupiah.

"Sekali lagi kami pastikan tak ada Ketua DPD dan Ketua DPC yang sah menghadiri kegiatan KLB abal-abal tersebut. Semuanya masih waras," pungkasnya.

Baca juga: REKAM JEJAK Moeldoko dalam Konflik Demokrat yang Digadang-gadang Maju Pilpres 2024, Ada KLB Ilegal?

Tetap Digelar

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tetap digelar. Dari foto yang beredar KLB dilaksanakan di mulai hari ini Jumat 5 Maret 2021 hingga Minggu 7 Maret 2021.

Dalam foto persiapan tersebut juga terlihat nama Hotel & Resort Sibolangit. Tertulis pula slogan KLB, "Kembali ke Asal: Demokrat yang Demokratis".

Eks Kader Partai Demokrat Darmizal membenarkan KLB Partai Demokrat akan berlangsung pada Jumat 5 Maret 2021 ini.

Darmizal mengklaim, sebagian besar Ketua DPD dan Ketua DPC sudah menyampaikan kesediaannya untuk hadir dalam KLB.

"Pendiri Partai, Ketua DPD dan DPC, Pimpinan Organisasi Sayap, seperti AMD, KMD, BMD dan GMD beserta pengurus di seluruh Tanah air, sudah konfirmasi datang (ke KLB)," kata Darmizal dalam keterangannya, Kamis 4 Maret 2021. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Kubu Kontra-AHY Klaim Gelar KLB Demokrat Hari Ini dan Tribunnews.com dengan judul Pendiri Partai Demokrat Sebut Kongres luar biasa Dihadiri 387 DPC dengan 1.500 Kader