GEJOLAK di Demokrat Menuju Puncak - SBY akan Beri Pernyataan Merespons Isu Kudeta dan KLB Jumat Ini
"Kepada segenap kader Partai Demokrat di seluruh tanah air agar menyimak pernyataan politik Bapak SBY," tandasnya.
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ossy Dermawan mengatakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan 'turun gunung' memberikan pernyataan.
Pernyataan itu seputar dengan isu kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang semakin kencang terdengar.
"Hari ini, di samping Ketua Umum Partai Demokrat AHY, Ketua Majelis Tinggi Partai SBY akan mengeluarkan pernyataan," ujar Ossy, kepada wartawan, Jumat 5 Maret 2021.
KLB Partai Demokrat sendiri disebut akan digelar di satu hotel di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Ossy memaparkan pernyataan SBY nantinya akan merespon isu kudeta yang coba dilakukan oleh pihak luar dan dalam partai berlambang mercy itu.
Baca juga: REKAM JEJAK Moeldoko dalam Konflik Demokrat yang Digadang-gadang Maju Pilpres 2024, Ada KLB Ilegal?
Dia juga meminta agar seluruh kader Partai Demokrat untuk menyimak pernyataan dari SBY.
"Pernyataan ini merespons 'kudeta' terhadap kepemimpinan Partai Demokrat yang sah dan yang dilakukan oleh persekongkolan antara pihak luar dan pihak dalam partai yang nyata-nyata melawan hukum yang berlaku," kata Ossy.
"Kepada segenap kader Partai Demokrat di seluruh tanah air agar menyimak pernyataan politik Bapak SBY," tandasnya.
Kongres Luar Biasa Dinilai Ilegal, Politikus Demokrat: Jika Ada, Berarti Itu Makar
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Demokrat, Kamhar Lakumani menegaskan, tidak ada penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Partai Demokrat.
Jika ada yang mengatasnamakan Partai Demokrat untuk menyelenggarakan KLB, hal itu dipastikan ilegal.
"DPP Partai Demokrat belum pernah mengeluarkan SK Kepanitiaan tentang penyelenggaraan KLB. Jika ada demikian, itu berarti makar, tak sesuai konstitusi Partai Demokrat. Tak punya legal standing," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat 5 Maret 2021.
"Apalagi mereka-mereka yang telah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat, sama sekali tak punya hak untuk membawa-bawa nama Partai Demokrat dan menggunakan atribut Partai Demokrat," lanjutnya.
Baca juga: Pemecatan Tujuh Oknum Kader Partai Demokrat, Imam Abu Hanipah Nilai Agar Ada Efek Jera
Bagi Demokrat, kata Kamhar, Gerakan Pengambilalihan Kepemimipinan Partai Demokrat (GPK PD) murni sebagai praktik 'pelacuran' kader dan para mantan kader yang terobsesi kekuasaan.
Di sisi lain mempertontonkan arogansi kekuasaan di mana Moeldoko yang juga Kepala Staf Presiden berambisi mengambil alih Partai Demokrat untuk pemenuhan syahwat politiknya pada 2024 nanti.
